KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, fasilitas kesehatan di dalam negeri masih memadai untuk mengobati penyakit Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.

Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, alasan Lukas Enembe mogok minum obat hingga menulis surat untuk pimpinan KPK karena ia ingin berobat di Singapura.

Asep mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan sejumlah pihak lain disimpulkan bahwa Lukas masih bisa menjalani perawatan di Jakarta.

“Hasilnya untuk masalah perawatan kesehatan di Jakarta, baik perawatan atau tenaga medisnya sangat memadai,” kata Asep dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Adapun penahanan Lukas sebelumnya sempat dibantarkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Lukas kemudian dinyatakan fit to stand trial dan ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

“Jadi untuk tenaga medis di RSPAD sangat memadai jadi tidak perlu berobat ke sana (Singapura) terkait penyakit Pak Lukas Enembe,” tuturnya.

Lebih lanjut, tim penyidik saat ini sedang mendalami motif Lukas Enembe selalu minta berobat di Singapura.

“Ini sedang kita dalami motifnya kenapa Pak LE (Lukas Enembe) selalu menginginkan berobat ke Singapura,” ujarnya.

Sebelumnya, Lukas menulis surat pernyataan berhenti minum obat yang disediakan dokter KPK per Minggu (19/3/2023) malam.

Lukas mengklaim, penyakit yang dideritanya tidak berubah meski telah meminum obat dari dokter KPK. Hal itu dibuktikan kondisi kakinya hingga saat ini masih bengkak.

"Dengan ini saya menyatakan bahwa, mulai sejak hari Minggu, 19 Maret 2023 jam 22.04 saya tidak mau meminum obat yang disediakan oleh KPK,” tulis Lukas dalam suratnya.

Kedua, Lukas meminta menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. “Karena mereka (dokter) Singapura yang sangat paham dan mengerti tentang sakit saya ini,” tulis Lukas.

Pengacara Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengatakan, surat itu diterima tim kuasa hukum saat membesuknya di rutan KPK pada Selasa (21/3/2023).

Selanjutnya, surat tersebut dimasukkan ke KPK. Dalam foto yang Kompas.com terima dari Petrus, surat itu telah dibubuhi stempel tanda terima dari KPK.

Aksi mogok minum obat ini dibenarkan oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.

Lukas memang sempat mogok minum obat, namun hanya berlangsung dua hari, yakni Senin dan Selasa atau 20 hingga 21 Maret.

“Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka Lukas Enembe mogok minum obat. Namun itu hanya pada hari Senin dan Selasa kemarin,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022.

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multi years di Papua.

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.