Buntut Kebijakan Pemotongan Upah, Menaker Dilaporkan ke ILO, Akan Digugat dan Didemo

Dia mengaku sedang berada di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss untuk mengikuti sidang ILO.

"Sudah melaporkan pemotongan upah ini ke ILO, di mana pemotongan upah ini mirip seperti rentenir," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2023).

Selain melaporkan kebijakan yang dinilai diskriminatif ini, Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Aksi itu akan digelar pada 21 Maret 2023.

"Aksi akan dilakukan mulai jam 10.00 dengan melibatkan buruh di Jabodetabek," kata dia.

Selain itu, Said Iqbal menyebut, akan melakukan perlawan hukum dengan menggugat kebijakan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun alasan Said Iqbal melawan kebijakan tersebut lantaran dinilai melawan kebijakan pemerintah lainnya.

"Sikap menteri yang melawan Presiden berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Manaker sempat mengeluarkan Permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan," ucap Iqbal.

Alasan kedua, legalitas pemotongan upah ini bisa memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alasan berikutnya, diskriminasi upah yang terjadi karena buruh di perusahaan orientasi ekspor saja yang dipotong.

"Alasan keempat, perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi," ujar Said Iqbal.

Pemerintah mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor untuk membayarkan upah paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima pekerja.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023.

Permenaker itu berisi tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," demikian isi Pasal 8 Ayat 1.