Kesal Ketua Bawaslu Tak Hadiri Rapat, Anggota DPR: Jangan Enak-enakan ke Luar Negeri

Adapun Komisi II DPR menggelar RDP bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Guspardi menekankan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan agar tahapan pemilu ditunda ini bukanlah hal sederhana.

"Saya kecewa kepada Bawaslu, apalagi Ketua Bawaslu-nya tidak hadir. Menjadi catatan penting menurut hemat saya sebagaimana dikemukakan pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana, bukan hanya tanggung jawab KPU saja," ujar Guspardi.

Guspardi mengatakan, pemerintah dan DPR juga harus serius dalam menyikapi putusan PN Jakpus tersebut.

Ia meminta Bawaslu untuk tidak lepas tangan terkait putusan perihal penundaan Pemilu 2024.

Guspardi mengaku mendapat bocoran bahwa Ketua Bawaslu sedang berada di luar negeri. Padahal, menurut dia, kepergian ke luar negeri itu bisa ditunda demi menghadiri rapat dengan Dewan. 

Bahkan, kata dia, anggota Komisi II DPR juga diminta untuk menunda kepergian ke luar negeri terlebih supaya bisa menghadiri rapat ini.

"Kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda ini bukan main-main. Namun, anehnya, salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu, ketuanya yang tidak hadir, ini ada apa?" kata dia.

Guspardi khawatir ketidakhadiran Ketua Bawaslu dalam rapat kali ini menciptakan kesan Bawaslu mendukung penundaan pemilu.

Guspardi menyentil Ketua Bawaslu yang enak-enakan di luar negeri, sedangkan mereka sedang sibuk rapat.

"Jangan terkesan Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu. Nih tentu bisa menimbulkan persepsi yang demikian. Enak-enak saja dia ke luar negeri, padahal kita sedang serius," ujar Guspardi.