Salin Artikel

AHY: Pemerintah Saat Ini Tidak Dikelola Dengan Baik, Banyak Program Grasa-Grusu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik.

Salah satu indikatornya, menurut AHY, banyak kebijakan yang dibuat terburu-buru dan kurang perhitungan.

"Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik. Banyak program pemerintah dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Dia mencontohkan program pengembangan kawasan pangan berskala luas.

"Apa kabar program food estate?" tutur AHY disambut sorakan ribuan kader Demokrat yang hadir.

Ia mengklaim, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan hidup yang mengkritik kebjakan ini.

Program ini dinilainya hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," imbuh AHY.

Kebijakan kedua terlihat dari produk perundang-undangan Cipta Kerja yang disebut cacat konstitusi atau inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Sejak awal Demokrat menolak UU Ciptaker, kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa-grusu," imbuh dia.

"Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika MK akhirnya menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional," sambung AHY.

Buruknya tata kelola pemerintah juga terlihat dari respons atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptaker produk inkonstitusonal.

"Selanjutnya bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker," kata AHY.

Menurut AHY, apa yang dilakukan pemerintah saat ini berimplikasi pada kepercayaan dunia usaha dan investor nasional maupun luar negeri yang menurun.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investiasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/14/18062641/ahy-pemerintah-saat-ini-tidak-dikelola-dengan-baik-banyak-program-grasa

Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke