Salin Artikel

AHY: Pemerintah Saat Ini Tidak Dikelola Dengan Baik, Banyak Program Grasa-Grusu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik.

Salah satu indikatornya, menurut AHY, banyak kebijakan yang dibuat terburu-buru dan kurang perhitungan.

"Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik. Banyak program pemerintah dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Dia mencontohkan program pengembangan kawasan pangan berskala luas.

"Apa kabar program food estate?" tutur AHY disambut sorakan ribuan kader Demokrat yang hadir.

Ia mengklaim, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan hidup yang mengkritik kebjakan ini.

Program ini dinilainya hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," imbuh AHY.

Kebijakan kedua terlihat dari produk perundang-undangan Cipta Kerja yang disebut cacat konstitusi atau inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Sejak awal Demokrat menolak UU Ciptaker, kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa-grusu," imbuh dia.

"Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika MK akhirnya menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional," sambung AHY.

Buruknya tata kelola pemerintah juga terlihat dari respons atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptaker produk inkonstitusonal.

"Selanjutnya bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker," kata AHY.

Menurut AHY, apa yang dilakukan pemerintah saat ini berimplikasi pada kepercayaan dunia usaha dan investor nasional maupun luar negeri yang menurun.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investiasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/14/18062641/ahy-pemerintah-saat-ini-tidak-dikelola-dengan-baik-banyak-program-grasa

Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke