Salin Artikel

Segera Pensiun, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar Punya Harta Rp 7,1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar segera pensiun setelah 32 tahun berkiprah di kepolisian dan 3 tahun memimpin BNPT.

Berkarier selama kurang lebih 35 tahun, Boy memiliki harta kekayaan sebesar Rp 7,1 miliar. Ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Boy pada 25 Maret 2022.

Dilihat dari situs e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Boy memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 5,8 miliar.

Tanah dan bangunan itu tersebar di berbagai wilayah seperti Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Lebak, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian, Boy tercatat memiliki alat transportasi senilai Rp 795 juta. Jumlah itu terdiri dari mobil Toyota Fortuner tahun 2011 senilai Rp 150 juta.

Lalu, mobil Toyota Innova tahun 2019 senilai Rp 270 juta, dan mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2019 seharga Rp 375 juta.

Pada saat bersamaan, jenderal bintang tiga Polri itu mencatatkan utang sebanyak Rp 463 juta.

Dengan demikian, total harta kekayaan Boy yakni Rp 7.116.873.817 atau Rp 7,1 miliar.

Jumlah tersebut meningkat hampir Rp 1 miliar dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan Boy ketika awal menjabat sebagai Kepala BNPT pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 6,4 miliar.

Segera pensiun

Setelah kurang lebih 35 tahun berkarier, Boy segera memasuki masa pensiun. Perwira tinggi Polri itu akan memasuki usia 58 tahun pada 25 Maret 2023.

Ditanya soal rencananya setelah pensiun, Boy memilih irit bicara. Mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri itu juga enggan berkomentar banyak mengenai isu yang menyebut dirinya bakal bergabung ke salah satu partai politik setelah purnatugas.

"Saya kan masih anggota Polri aktif jadi belum bisa berbicara," kata Boy saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Boy mengatakan, setelah menjadi purnawirawan, ia hanya akan menjadi masyarakat biasa yang tetap berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia.

"Saya ya jadi masyarakat biasa setelah pensiun, jadi masyarakat biasa saja yang berbakti kepada bangsa dan negara," kata dia.

Anggota Polri berpangkat komisaris jenderal itu tak mau berandai-andai mengenai kemungkinan jabatannya diperpanjang atau mendapatkan tugas baru di luar BNPT. Boy hanya menyebutkan bahwa ia akan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan kepadanya.

"Biarkan pimpinan yang menentukan," ujar Boy.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/14/08440641/segera-pensiun-kepala-bnpt-komjen-boy-rafli-amar-punya-harta-rp-71-miliar

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke