Salin Artikel

Belasan Ribu ASN Pindah ke IKN, Akan Didahulukan yang "Single"

Menurut dia, mereka yang akan pindah tersebut diutamakan yang belum menikah atau masih berstatus "single".

"Kita perhitungkan 50 persen (dari 16.990) yang single dulu yang pindah," ujar Dhony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (8/3/2023).

Sebab, kata Dhony, jika yang sudah berkeluarga diminta pindah ke IKN maka akan memikirkan soal fasilitas sekolah anak dan lainnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang membangun hunian untuk para abdi negara tersebut.

Hunian dibangun dalam bentuk rumah susun. Nantinya, para abdi negara tersebut bisa menghuni rumah susun dengan sistem sharing.

"Itu akan sharing jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil itu tiga kamar itu bisa sharing," ujar Dhony.

Dhony mengatakan,16.990 abdi negara yang akan pindah terdiri dari 12.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 5.000 prajurit TNI serta Polri.

"Dari 12.000 ASN itu sudah merupakan gabungan dari semua kementerian," ujar Dhony.

Dalam kesempatan itu dia mengungkapkan, Otorita IKN berencana mengajak ASN maupun prajurit TNI dan Polri melihat bagaimana perkembangan pembangunan di kawasan ibu kota baru.

Selain itu, mereka akan diajak melihat hunian yang akan mereka tinggali nantinya.

"Nanti mungkin ya saat weekdays para calon penghuni (IKN) yang ASN hankam yang mau pindah harus mulai ajak bergelombang-gelombang melihat bagaimana perkembangan rencana rumah barunya para ASN hankam itu," ujar Dhony.

"Sekaligus kita mengubah pola pikir dan edukasi tahap awal nanti akan diikuti dengan berbagai program lainnya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/21100261/belasan-ribu-asn-pindah-ke-ikn-akan-didahulukan-yang-single

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke