Salin Artikel

Soal Kemungkinan "Reshuffle" Rabu Pon 8 Maret, Jokowi: Belum

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, belum ada rencana merombak atau me-reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Hal ini ia sampaikan menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan adanya reshuffle pada Rabu (8/3/2023) yang bertepatan dengan Rabu Pon.

"Belum (ada reshuffle)," kata Jokowi dalam keterangan pers di Bandung, Senin (6/8/2023).

Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal ada dan tidaknya perombakan kabinet.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui apakah akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat karena ia belum mendapatkan informasi tersebut dari Jokowi.

"Presiden juga belum bilang sama saya bahwa akan me-reshuffle, belum bilang. Jadi saya belum tahu, hanya Presiden (yang tahu)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Ma'ruf pun menegaskan bahwa merombak kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk sama-sama menunggu keputusan Jokowi, apakah akan ada reshuffle atau tidak.

"Jadi, Presiden apa mau me-reshuffle apa tidak, itu ya hak Beliau ya, dan tentu yang tahu Presiden," ujar Ma'ruf.

Isu reshuffle kabinet kembali berhembus setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan mundur dari jabatannya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, pengunduran diri Amali merupakan sinyal bahwa formasi kabinet akan dirombak.

"Prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi tapi setidaknya sinyal-sinyal itu sudah mulai terang kalau bakal ada pergantian. Salah satunya dari Menpora itu, kan orangnya sudah mengajukan pengunduran diri," ucap Baidowi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/12553301/soal-kemungkinan-reshuffle-rabu-pon-8-maret-jokowi-belum

Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke