Salin Artikel

Pengamat Sebut Anies Pasti Lanjutkan IKN demi Dapat Tiket Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bahwa Koalisi Perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pasti ingin memastikan agar Anies Baswedan mendapat tiket untuk maju di Pilpres 2024.

Sehingga, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti dinarasikan oleh Anies jika dirinya terpilih menjadi presiden.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memastikan Anies pasti akan melanjutkan pembangunan IKN.

"Dalam konteks pra-pilpres ini, Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) perlu memastikan tiket agar pencapresan Anies tak terganggu oleh hal-hal apa pun. Sehingga narasi keberlanjutan dalam konteks IKN menjadi lebih utama ketimbang menolaknya," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Senin (6/3/2023).

Selain itu, Agung menjelaskan, restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pasti diperlukan Anies untuk maju sebagai Capres 2024.

Apabila Anies mendapat restu, maka pendukung Jokowi bisa saja melihat Anies sebagai alternatif pilihan mereka di tengah kompetisi elektoral yang begitu kompetitif.

Hanya saja, apabila Anies dinarasikan akan melanjutkan IKN, maka elektabilitasnya kemungkinan akan menurun.

"Ketika narasi continuity menjadi prioritas ketimbang agenda perubahan, mesti akan menimbulkan ekses termasuk elektabilitas," tuturnya.


Agung menjelaskan, hal tersebut merupakan risiko, mengingat Nasdem masih berada di dalam pemerintahan.

Dia menilai Nasdem harus memastikan mereka tidak kena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Jokowi hingga akhir kepemimpinannya.

"Artinya pilihan ini menjadi realistis secara politik karena dua hal, soal kepastian tiket pilpres untuk Anies dan menghindari agenda reshuffle. Dan di tahap ini Nasdem punya peranan penting sebagai motor Koalisi Perubahan," jelas Agung.

Maka dari itu, kata Agung, PKS dan Demokrat selaku mitra koalisi Nasdem harus memahami posisi Nasdem ini, sehingga narasi keberlanjutan IKN perlu bergulir.

Di sisi lain, Agung mendorong pemerintah juga tidak menghalang-halangi Koalisi Perubahan yang ingin mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Setidaknya agar Demokrat dan PKS juga bisa memahami dan memberikan ruang yang lebih luas pada pemerintah saat ini untuk bekerja di sisa pemerintahan," katanya.

"Dan di saat yang sama, pemerintah juga memberi ruang kepada Koalisi Perubahan untuk terlibat Pilpres 2024 secara maksimal," imbuh Agung.

Sebelumnya, Surya Paloh memastikan bahwa Anies Baswedan bakal melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023).

“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali kenapa tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti,” tegas Surya Paloh, Minggu.

Kendati begitu, Surya Paloh menekankan bahwa pembangunan yang telah dilangsungkan pemerintah saat ini tentu memerlukan perbaikan-perbaikan dalam perjalanannya.

Namun demikian, upaya pembangunan yang telah berjalan harus terus didukung demi kemajuan bangsa dan negara.

“Perlu perbaikan? Jelas itu mutlak, tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama, ada upaya-upaya perbaikan tapi menuruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional,” papar Surya Paloh.

"Kita tidak mau jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin atau kepemimpinan nasional kita,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/11430271/pengamat-sebut-anies-pasti-lanjutkan-ikn-demi-dapat-tiket-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke