Survei Litbang "Kompas": Publik Lebih Ingin Pilih Caleg secara Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukan, mayoritas publik pemilih partai politik menginginkan pemilihan calon anggota legislatif (caleg) secara langsung.

Hal itu diketahui dari hasil survei periodik melalui wawancara tatap muka kepada 1.202 responden yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023.

"Rata-rata, 78 persen responden pemilih partai politik cenderung lebih ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung," kata peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (6/3/2023).

Yohan mengungkapkan, kesempatan untuk menentukan calon anggota legislatif yang didukung saat pemilu cenderung menjadi pilihan publik.

Berdasarkan hasil survei, kedaulatan pemilih lebih dirasakan ketika bisa menentukan sendiri wakil rakyat yang dipercayanya daripada menyerahkan sepenuhnya hal itu pada partai politik.

"Di tengah wacana yang mengemuka terkait perubahan sistem pemilu legislatif, dari proporsional daftar terbuka menjadi kembali ke sistem proporsional tertutup, yang kini tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), hasil survei ini menegaskan, publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka," papar Yohan.

Dalam survei ini, separuh lebih responden atau 67,1 persen menyatakan lebih cocok untuk memilih sendiri secara langsung caleg dari daftar pilihan saat pemilu nanti ketimbang menyerahkan pada partai untuk menentukan caleg terpilih.

Sementara itu, hanya ada 17 persen responden yang lebih ingin menyerahkan sepenuhnya urusan terpilihnya caleg ini ke partai politik.

"Menentukan caleg secara langsung oleh pemilih memang menjadi kekhasan dari sistem pemilu proporsional terbuka," kata Yohan.

Adapun sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Diketahui, MK tengah menangani permohonan uji materi terkait sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pemohon meminta MK memutus kembali ke sistem proporsional tertutup.

Sejumlah pihak menolak wacana perubahan sistem pemilu ini, bahkan delapan fraksi di DPR sudah menyatakan secara bersama menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Delapan fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang setuju dengan penerapan kembali sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos gambar partai di pemilu.