Dinilai Lambat Tangani Kasus HAM di Papua, Komnas HAM Beralasan Kurang Anggaran

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, persoalan HAM bukan hanya di Papua sehingga anggaran yang minim harus dibagi ke penanganan kasus lain.

Anggaran Komnas HAM yang terbatas, kata Hari, tak bisa dilimpahkan semuanya untuk mengatasi konflik kekerasan di Papua.

"Persoalan ini juga ya, anggaran yang terbatas, karena persoalan Papua ini kan juga dengan persoalan-persoalan lain anggarannya juga terbatas, harus dibagi," kata Hari saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jumat (3/3/2023).

"Kalau ini semua anggarannya dikasih Papua, nanti yang soal pelanggaran HAM berat nanti kasus lainnya jadi enggak ada anggaran," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Koordinator Front Mahasiswa Papua Rudy Kogoya mengungkapkan bahwa Komnas HAM beralasan lambatnya penanganan kasus kekerasan di Papua terjadi lantaran pergantian komisioner.

Rudy mengaku, ia mendapat penjelasan itu saat menanyakan terkait penanganan beberapa kasus yang tak kunjung mendapat kejelasan dari Komnas HAM.

Salah satunya peristiwa penyiksaan 7 anak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang terjadi Februari tahun lalu.

Saat ditanya kelanjutan kasusnya, Hari disebut beralasan tak mengetahui kelanjutannya karena dikerjakan oleh komisioner yang menjabat sebelumnya.

"Kami sangat menyayangkan itu, kami berharap Komnas HAM kerjanya bisa lebih cepat itu, jadi alasan mereka tadi mereka lambat karena ada pergantian pengurus," kata Rudy.

Menurut Rudy, alasan tersebut tak bisa jadi legitimasi Komnas HAM untuk membiarkan kasus itu berlarut-larut.

Alasan tersebut, menurutnya, justru membuktikan ada masalah di dalam pergantian kepemimpinan Komisioner Komnas HAM saat ini.

"Itu kan bukti bahwa tidak adanya kerja yang sistematis dalam lembaga ini, sehingga ketika ganti pemimpin mereka kebingungan. Jadi kami berharap lebih baiklah ke depan," ujarnya.