Salin Artikel

Demokrat Tanggapi Santai Anas Urbaningrum Ungkit soal Kriminalisasi

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, pernyataan Anas itu tidak perlu dikhawatirkan dan Demokrat lebih memilih mengurus urusannya sendiri.

"Kenapa mesti takut? Itu terserah masing-masing partai, masing-masing partai urus partai masing-masing. Kami urus partai Demokrat, silakan partai lain urus partainya masing-masing," kata Andi Mallarangeng di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Ia juga menilai bahwa setiap orang punnya hak untuk berbicara apapun, termasuk Anas Urbaningrum.

Selain itu, Andi mengatakan, pernyataan Anas bukanlah urusan Demokrat karena yang bersangkitan bukan lagi kader partai berlambang bintang mercy itu.

"Kalau sudah keluar dari Demokrat kan bukan lagi urusan Partai Demokrat," ujar Andi Mallarangeng.

"Lalu, proses hukum sudah berlangsung dan ada pembuktian ada di proses hukum, saya kira ya sudah selesai, tinggal kita saling mendoakan kebaikan," ujar Herman.

Menurutnya, bila Anas hendak kembali berpolitik setelah bebas, sebaiknya tidak menyebarkan fitnah supaya kontestasi politik bisa berjalan secara sehat.

"Kalau pun sudah bebas dan lain sebagainya dan akan berpolitik kembali, menurut saya, marilah kita berkontestasi secara sehat," kata Herman.

Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebelumnya menyinggung soal kezaliman dan kriminalisasi.

Hal itu disampaikan Anas lewat surat yang ditulisnya dari dalam sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Sukamiskin) jelang kebebasannya.

Surat tersebut diunggah oleh admin di akun Twitter milik Anas @anasurbaningrum, Rabu (1/3/2023).

"Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi," tulis Anas Urbaningrum dalam suratnya.

Terkait tulisan tersebut, loyalis Anas yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa dijebloskannya Anas ke penjara merupakan bentuk kriminalisasi.

"Yang saya tahu, banyak sekali sahabat dan publik meyakini adanya kriminalisasi di balik masuknya Mas Anas ke bui," kata Pasek kepada Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

"Sebenarnya telanjang sekali praktik itu, hanya tenggelam oleh adanya dugaan operasi kekuasaan saat itu," ujarnya lagi.

Namun demikian, Pasek tak bisa memastikan pihak yang disinggung Anas Urbaningrum dalam tulisannya. Ia mempersilakan publik menafsirkan sendiri.

Mantan Ketua DPP Partai Demokrat tersebut juga mengaku tak tahu menahu apakah Anas Urbaningrum kelak bakal buka-bukaan ke publik soal kasus korupsi yang menjeratnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/19491121/demokrat-tanggapi-santai-anas-urbaningrum-ungkit-soal-kriminalisasi

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke