Salin Artikel

Pencapresan Anies Dinilai Belum Sah Sampai Koalisi Perubahan Deklarasi Bareng

Dalam diskusi bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres" ini, ia mengatakan bahwa bukan hanya Demokrat yang perlu mendeklarasikan Anies secara resmi untuk maju di pemilihan presiden (pilpres) 2024, tetapi bakal Koalisi Perubahan juga perlu mendeklarasikan bersama.

"Karena selama (Demokrat) belum mendeklarasi dan selama belum mendeklarasi secara resmi oleh tiga partai dengan Koalisi Perubahan, pencapresan Anies belum secara resmi oleh Koalisi Perubahan," ujar Ari di kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu, (1/3/2023).

Menurutnya, selama ini pendeklarasian Anies baru dilakukan atas nama parpol, bukan Koalisi Perubahan.

"Karena saya lihat memang pencapresan Anies ini, pendeklarasian Anies ini, baru sebatas deklarasi oleh partai-partai. Belum deklarasi atas nama koalisi perubahan dari tiga partai," kata Ari.

Ia melanjutkan, apabila tiga partai bakal Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah bersama-sama mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres tahun 2024, maka Koalisi Perubahan juga sah terbentuk.

"Jadi kalau deklarasi tiga partai ini sudah terjadi, berarti sebenarnya Koalisi Perubahan sah dan deklarasi Anies dari tiga partai sah secara koalisi," jelasnya.

Diketahui saat ini Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres 2024.

Hal tersebut, menurut Ary, Demokrat perlu mengundang Nasdem dan PKS secara resmi dan simbolik untuk segera melakukan deklarasi.

"Jadi itu sama, yang dikatakan Nasdem, sama yang dikatakan PKS, itu mengundang secara simbolik seremoni deklarasi itu perlu," pungkasnya.

Sebelumnya, desakan deklarasi Anies sebagai capres untuk dilakukan secara formal oleh Demokrat datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Menurutnya, pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengusung Anies di pilpres 2024 bukanlah bentuk deklarasi resmi.

“Kan sampai hari ini Demokrat belum mendeklarasikan tentang Pak Anies kan, yang ada hanya pernyataan,” sebut Ali.

Ia menuturkan, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai agar bisa memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, lanjutnya, maka keputusan Demokrat bisa digugat oleh pihak yang tak sepakat.

"Walaupun secara de facto sudah menyatakan dukungan, tapi de jure-nya juga diperlukan dalam satu mekanisme,” ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/20124801/pencapresan-anies-dinilai-belum-sah-sampai-koalisi-perubahan-deklarasi

Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke