Salin Artikel

Pencapresan Anies Dinilai Belum Sah Sampai Koalisi Perubahan Deklarasi Bareng

Dalam diskusi bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres" ini, ia mengatakan bahwa bukan hanya Demokrat yang perlu mendeklarasikan Anies secara resmi untuk maju di pemilihan presiden (pilpres) 2024, tetapi bakal Koalisi Perubahan juga perlu mendeklarasikan bersama.

"Karena selama (Demokrat) belum mendeklarasi dan selama belum mendeklarasi secara resmi oleh tiga partai dengan Koalisi Perubahan, pencapresan Anies belum secara resmi oleh Koalisi Perubahan," ujar Ari di kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu, (1/3/2023).

Menurutnya, selama ini pendeklarasian Anies baru dilakukan atas nama parpol, bukan Koalisi Perubahan.

"Karena saya lihat memang pencapresan Anies ini, pendeklarasian Anies ini, baru sebatas deklarasi oleh partai-partai. Belum deklarasi atas nama koalisi perubahan dari tiga partai," kata Ari.

Ia melanjutkan, apabila tiga partai bakal Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah bersama-sama mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres tahun 2024, maka Koalisi Perubahan juga sah terbentuk.

"Jadi kalau deklarasi tiga partai ini sudah terjadi, berarti sebenarnya Koalisi Perubahan sah dan deklarasi Anies dari tiga partai sah secara koalisi," jelasnya.

Diketahui saat ini Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pilpres 2024.

Hal tersebut, menurut Ary, Demokrat perlu mengundang Nasdem dan PKS secara resmi dan simbolik untuk segera melakukan deklarasi.

"Jadi itu sama, yang dikatakan Nasdem, sama yang dikatakan PKS, itu mengundang secara simbolik seremoni deklarasi itu perlu," pungkasnya.

Sebelumnya, desakan deklarasi Anies sebagai capres untuk dilakukan secara formal oleh Demokrat datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Menurutnya, pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengusung Anies di pilpres 2024 bukanlah bentuk deklarasi resmi.

“Kan sampai hari ini Demokrat belum mendeklarasikan tentang Pak Anies kan, yang ada hanya pernyataan,” sebut Ali.

Ia menuturkan, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai agar bisa memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, lanjutnya, maka keputusan Demokrat bisa digugat oleh pihak yang tak sepakat.

"Walaupun secara de facto sudah menyatakan dukungan, tapi de jure-nya juga diperlukan dalam satu mekanisme,” ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/20124801/pencapresan-anies-dinilai-belum-sah-sampai-koalisi-perubahan-deklarasi

Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke