20 Hari Berlalu sejak Pilot Susi Air Disandera KKB di Papua...

Philips, yang merupakan warga negara Selandia Baru, membawa lima penumpang dengan pesawat nomor registrasi PK-BVY dan mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa (7/2/2023).

Namun, sesaat setelah mendarat, pesawat itu dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya. Pilot dan lima penumpang sempat disebut melarikan diri ke arah berbeda.

Kini, lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP) telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa KKB.

Dalam video yang disebar KKB di media sosial, mereka awalnya meminta Indonesia mengakui Papua Merdeka.

"Kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengakui Papua Merdeka, jadi kami tangkap pilot. Karena semua negara harus buka mata soal Papua Merdeka," kata salah satu orang dari KKB tersebut dalam video yang diterima Kompas.com.

Namun, kabar terbaru yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, Egianus Kogoya menyampaikan permintaan sebagai syarat agar pilot Philips bisa bebas.

"Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, Kamis (23/2/2023).

Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi. Tuntutan tidak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi.

Siap hadapi TNI-Polri

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menyatakan, pihaknya siap bernegosiasi soal pembebasan Kapten Philips. Akan tetapi, dia menegaskan, pihaknya juga siap berhadapan dengan TNI-Polri bila negosiasi berakhir dengan jalan buntu.

"Kami sudah tambahkan pasukan dari Distrik Yambi, Sinak, maupun Timika serta Lanny Jaya," ungkap Sebby, Kamis (23/2/2023).

"Kita prinsipnya satu senjata lawan 1.000, jadi kami bisa lawan," tambahnya.

Sebby juga memastikan bahwa Kapten Philips saat ini dalam kondisi baik dan semua kebutuhannya selalu terpenuhi.

"Kami sudah sampaikan bahwa kondisi pilot tetap aman karena pasukan TPNPB-OPM menjaga dia. Jadi dia aman-aman saja," pungkasnya.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui tidak mudah membebaskan pilot Philips. Sebab, kata dia, KKB berbaur dengan masyarakat.

“Tidak mudah mengambil kelompok ini karena mereka berbaur dengan masyarakat. Kita akan mengutamakan cara persuasif, kita tidak mau masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,” ujar Yudo dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, Selasa (28/2/2023).

Yudo menambahkan, tidak ada penambahkan pasukan yang dikerahkan dalam operasi pembebasan pilot Philips. Pasukan bersifat organik atau yang sudah tergelar di sana.

“Tidak ada bantuan dari mana-mana. Di lapangan hanya TNI dan Polri, sekarang bagaimana caranya membebaskan sandera dengan selamat,” kata Yudo.

Yudo juga mengatakan, belum ada target kapan operasi pembebasan dengan mengedepankan upaya persuasif itu dirampungkan.

“Kita enggak ada target. Itu tadi, mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak. Ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu,” kata Yudo di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Selain TNI-Polri, upaya persuasif juga turut dilakukan Bupati Nduga dan sejumlah tokoh masyarakat.

“Negosiasi dilaksanakan oleh Pak Bupati dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami fasilitasi usaha-usaha mereka,” ujar Yudo.

Intervensi Selandia Baru

Aparat gabungan TNI-Polri bersama tim Damai Cartenz sebenarnya sudah mengepung markas KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk menyelamatkan Philips.

Aparat telah mengetahui titik koordinatnya. Namun, ketika aparat ingin bergerak, pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam operasi pembebasan itu.

"Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, aparat TNI dan Polri sesungguhnya sangat mampu untuk membebaskan dengan cepat pilot tersebut.

Namun, Ma'ruf menekankan, aspek keselamatan harus diutamakan agar pembebasan sandera tidak justru menyebabkan sandera tersebut terluka.

"Sebenarnya pasukan kita mampu dengan cepat sekali untuk membebaskan itu, mampu kita memiliki kekuatan untuk membebaskan itu, tetapi kita juga tentu memperhitungkan jangan sampai sandera itu cedera," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Ma'ruf menyebutkan, status Methrtens yang merupakan warga Selandia Baru juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk berhati-hati dalam membebaskannya.

Oleh karena itu, pemerintah kini masih mengedepankan upaya negosiasi agar Merthens dapat dibebaskan.

"Kita mengutamakan diplomasi untuk bisa membebaskan itu, tapi juga kalau memang diperlukan tentu akan ada langkah-langkah lain yang kita ambil," ujar Ma'ruf.

Operasi rumit dan memakan waktu

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memperkirakan, pencarian Philips tidak akan dilakukan secara sederhana. Sehingga, TNI-Polri perlu melakukan perencanaan secara cermat dan terukur.

“Waktu persiapan seperti apa? Tentunya untuk mengumpulkan informasi situasi-kondisi lapangan, mempersiapkan organisasi satuan tugas dan personel yang akan diterjunkan dalam misi, maupun strategi-taktik yang akan dijalankan,” kata Fahmi saaat dihubungi, Senin (20/2/2023).

Fahmi bisa memahami jika operasi penyelamatan pilot Susi Air itu bakal memakan waktu yang lama dan rumit.

"Hal ini mengingat bahwa setiap langkah memang harus direncanakan dan disiapkan secara cermat dan terukur,” ujar Fahmi.

Kendati demikian, ia berharap agar pemerintah beserta aparat keamanan terkait memiliki tenggat waktu yang jelas dalam penerapan langkah persuasif.

Tujuannya, agar penyanderaan Philips yang dilakukan KKB tidak berlarut-larut.

“Jika berlarut-larut, situasi, dan kondisi bisa saja memburuk dan merugikan upaya penyelamatan. Jika persiapan langkah represif memang sudah beres, operasi penyelamatan bisa segera dilakukan kapan saja,” tutur Fahmi.