Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Retno Singgung Solusi Damai untuk Palestina-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyerukan agar  perang harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia.

Artinya, solusi damai harus dikedepankan untuk berbagai negara yang berkonflik, seperti Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

Hal ini diserukan Retno dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin (27/2/2023).

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk" tutur Retno dalam sidang, dikutip dari keterangan tertulis Kemenlu, Selasa (28/2/2023).

Retno menyampaikan, hak-hak perempuan dan anak perempuan pun tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.

Sementara terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk mendorong dialog nasional yang inklusif.

Adapun sidang ini bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut Retno, deklarasi harus meneguhkan komitmen semua negara untuk menegakkan HAM.

“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," ucap Retno.

Retno menyampaikan, deklarasi selama ini terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.

Namun kata Retno, pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut.

“Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri dan acuh? Atau kita akan bekerja keras secara bersama-sama dan melakukan hal yang lebih baik lagi?" tambah Retno.

Sebagai informasi, dalam kunjungan ke Jenewa, Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara/pihak, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM.

Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.