Salin Artikel

Rencana Kemenag Proporsionalkan Biaya Haji: Bakal Naikkan Setoran Awal-Buat Mekanisme "Top Up"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah cara agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat lebih proporsional.

Rencana Kemenag memproporsionalkan biaya haji terlihat sejak mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp 98.893.909 atau naik Rp 514.888,02 dari tahun sebelumnya.

Rinciannya, Bipih atau biaya yang dibebankan kepada jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau naik Rp 30 juta per jemaah dari Rp 39,8 juta di tahun 2022.

Sisanya menggunakan nilai manfaat pengelolaan dana haji BPKH sebesar Rp 29.700.175. Skema ini membuat porsi dana yang ditanggung jemaah menjadi 70 persen, dan yang ditanggung dari nilai manfaat sebesar 30 persen.

Setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah dan DPR RI menyepakati BPIH sebesar Rp 90.050.637,26 dari semula Rp 98.893.909.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH.

Adapun nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rerata Rp 40.237.937 atau 44,7 persen dari semula Rp 30 juta atau 30 persen.

BPIH 1444 H/2023 M yang telah disepakati akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang BPIH.

Naikkan setoran awal

Saat ini, Kemenag membuka opsi untuk menaikkan setoran awal BPIH di tahun-tahun berikutnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, opsi ini tengah dirumuskan.

"Insya Allah kami sedang rumuskan dan akan kami sampaikan juga kepada publik, yaitu kami harus menaikkan setoran awal setidaknya," kata Hilman dalam diskusi daring bertajuk "Penyesuaian Biaya Haji 2023" secara daring, Senin (27/2/2023).

Setoran awal BPIH yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp 25 juta per calon jemaah haji.

Selain membuat BPIH lebih proporsional, menurut Hilman, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kesulitan jemaah dari naiknya biaya-biaya haji di Arab Saudi.

"Untuk setoran awal yang kami lihat saat ini sudah kurang proporsional. Mudah-mudahan tidak ramai lagi, tetapi penting juga untuk menjaga pendanaan haji pengelolaannya ke depan juga semakin bagi performanya," ucap Hilman.

Selain itu, rencana kenaikan setoran awal juga dimaksudkan agar dana yang dikelola oleh BPKH tetap cukup untuk meningkatkan nilai manfaat, meski jemaah haji yang mendaftar setiap tahun bergerak fluktuatif.

"Jumlah jemaah yang daftar mungkin tidak terlalu banyak, tapi dana yang dikelola setidaknya bisa tetap cukup untuk meningkatkan nilai manfaat dalam rangka untuk membiayai jemaah haji berikutnya," jelas Hilman.

Buat skema top up

Di sisi lain, Kemenag meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuat skenario agar jemaah haji bisa top up Bipih setelah melakukan penyetoran awal.

Biasanya, jemaah bisa melunasi sisa Bipih pada tahun keberangkatan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"Mereka itu setorannya hanya Rp 25 juta, kami sudah meminta kepada BPKH untuk menyiapkan skenario agar masyarakat bisa top up, bisa nabung bisa nambah dari setoran awal," ungkapnya.

Hilman menuturkan, skenario ini dirumuskan agar jemaah haji lebih siap di tahun keberangkatan.

Pasalnya, Bipih tiap tahun berpotensi mengalami kenaikan. Salah satunya tergantung pada biaya-biaya haji di Arab Saudi.

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan biaya masyair yang diinformasikan Arab Saudi satu minggu sebelum kloter pertama keberangkatan jemaah Indonesia.

Biayanya naik dari sekitar 1.800 Riyal ekuivalen Rp 7,22 juta (kurs Rp 4.015), menjadi 5.656 Riyal atau Rp 22,71 juta. Kenaikan biaya masyair membuat BPKH memberikan nilai manfaat hingga 59 persen kepada jemaah haji tahun berjalan di tahun lalu.

"(Jadi setoran awal) yang Rp 25 juta, (kalau jemaah) ada uang 1 juta, ditambah. Ada uang Rp 500.000, dimasukin, ada Rp 2 juta, dimasukin. Sehingga dalam setahun dua tahun mereka lebih siap," ucap Hilman.

Beritahukan prediksi biaya

Agar jemaah lebih siap, ada cara lain yang dilakukan, yakni memberitahukan perkiraan biaya haji yang naik setiap tahun kepada jemaah yang mendaftar haji.

Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan jemaah itu turut menghitung besaran inflasi yang naik per tahun. Begitu pun menghitung nilai tukar (kurs) dollar AS dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah yang fluktuatif.

"(Misalnya) dalam 10 tahun ke depan kira-kira naik berapa persen per tahun dan hitung juga inflasinya per tahun berapa. Kemudian kita umumkan kepada masyarakat bahwa prediksi 2024 akan sekian, 2025 sekian, 2026 sekian," sebut Hilman.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/28/07003311/rencana-kemenag-proporsionalkan-biaya-haji-bakal-naikkan-setoran-awal-buat

Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke