Salin Artikel

Presiden PKS: Kalau Ada yang Merasa Terpaksa Dukung Anies, Saya Cabut SK-nya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta seluruh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS untuk ikut membantu dalam mencapai target DPP PKS, salah satunya memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Syaikhu meminta para pimpinan daerah PKS ini tidak merasa terpaksa dalam memenangkan Anies.

Hal tersebut Syaikhu sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2023).

Awalnya, seluruh Ketua DPW PKS di Indonesia dipanggil maju ke depan panggung. Mereka akan menandatangani nota komitmen untuk mencapai target PKS.

Syaikhu lantas bertanya kepada mereka sebelum para pimpinan daerah PKS membubuhkan tanda tangan.

"Sebelum komitmen ini saya tanda tangani, saya minta kesediaan saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sekalian bersedia untuk membantu pencapaian target DPP?" tanya Syaikhu.

"Siap," jawab para Ketua DPW PKS.

Selanjutnya, Syaikhu mencari apakah ada Ketua DPW PKS yang merasa terpaksa dalam mendukung Anies.

Dia memastikan akan mencabut surat keputusan (SK) mereka sebagai Ketua DPW PKS apabila merasa terpaksa mendukung Anies.

"Kalau ada yang merasa terpaksa, saya persilakan mungkin untuk duduk kembali. Saya siap untuk mengganti SK-nya," kata Syaikhu disambut tawa hadirin.

"Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemenangan pada kita. Semoga Tuhan memberkati, silakan tandatangani," imbuh dia.

Sebagai informasi, PKS telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 pilihan mereka.

Anies pun menyatakan dirinya merasa terhormat karena didukung PKS di Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/25/22332071/presiden-pks-kalau-ada-yang-merasa-terpaksa-dukung-anies-saya-cabut-sk-nya

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke