Dilaporkan ke Komnas Perempuan, PDI-P Sebut Megawati Juga Ikut Pengajian

Hal itu disampaikan Hasto merespons laporan koalisi pegiat HAM terhadap Megawati berkaitan pidato yang menyinggung ibu-ibu pengajian.

"Ya harus dilihat secara menyeluruh pidato Ibu Ketua Umum. Ibu Mega itu dalam sambutan tersebut, kan temanya tentang stunting. Tentang bagaimana keterlibatan ibu-ibu dalam pendidikan anak untuk bersiap-siap menghadapi bencana," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Menurut Hasto, Megawati justru sedang memberikan pendidikan kepada keluarga untuk mencegah anak-anak terkena stunting.

Megawati, kata Hasto, ingin gizi anak-anak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga.

Hal tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi basis pertama untuk menciptakan pemimpin masa depan dari anak-anak yang dilahirkan.

"Jadi, bukan pada masalah pengajiannya. Itu suatu hal yang penting dikatakan dalam sambutan, Ibu (mengatakan) 'saya pun ikut pengajian'," beber Hasto.

Oleh karena itu, semua pihak diminta melihat pidato Megawati secara komprehensif.

Di sisi lain, Hasto meyakini Megawati paham pidato-pidatonya kerap disalahartikan. Hal ini tak lepas dari tahun politik.

"Sehingga, di situ Ibu mengatakan, maaf beribu maaf. Ibu menyampaikan suatu potret bagaimana perhatian ibu-ibu terhadap stunting itu menjadi kurang," ucap Hasto.

Diberitakan sebelumnya, koalisi Pegiat HAM Yogyakarta laporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI.

Laporan tersebut dikirimkan oleh Pegiat HAM Yogyakarta melalui Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta pada Rabu (22/2/2023).

"Kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan secara resmi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komas Perempuan RI," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu di Kantor Pos Besar, Kota Yogyakarta, Rabu.

Wahyu mengatakan, pada 16 Februari lalu, Megawati dinilai telah melakukan pelabelan negatif terhadap ibu-ibu yang mengikuti pengajian, dan dianggap tidak dapat mengatur rumah tangga dan menelantarkan anak.

"Kami tidak mau ikut melabeli, menghakimi, kami menduga pernyataan itu bentuk ketidakadilan gender," ujar dia.

Ia menambahkan, tidak ada satu pun institusi baik itu di level dinas kabupaten atau kota hingga kementerian, atau BRIN, serta BPIP yang menyampaikan data ibu-ibu pengajian tak mampu memanajemen rumah tangga hingga menelantarkan anak.