Menunggu Langkah Sambo Selanjutnya Setelah Divonis Hukuman Mati...

Majelis Hakim menilai, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Eks anggota Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua itu dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Ferdy Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Ia terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 KUHP.

Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri menyuruh anak buahnya untuk mengamankan kamera CCTV yang memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah Brigadir J dibunuh di rumah dinasnya, di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2023.

"Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

"Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati," ucap dia.

Majelis Hakim menilai, tak ada alasan pemaaf dan pembenar atas tindakan mantan Kadiv Propam Polri itu. Hakim menyatakan, terdapat sejumlah hal yang memberatkan putusan Sambo.

Pertama, pembunuhan dilakukan terhadap Yosua, ajudan yang telah mengabdi kepada Sambo selama lebih kurang tiga tahun. Menurut hakim, perbuatan Sambo telah mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Yosua.

Tindakan Sambo juga dianggap menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dengan pangkat jenderal bintang dua, Sambo dinilai tak pantas melakukan pembunuhan berencana.

"Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional," kata hakim.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, Sambo juga telah menyeret banyak anak buahnya di kepolisian.

Bersamaan dengan itu, mantan jenderal bintang dua Polri tersebut dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

"Dan tidak mengakui perbuatannya," kata hakim.

Majelis hakim pun menyatakan bahwa tak ada hal meringankan dalam putusan Ferdy Sambo.

Pengacara nilai hanya berdasarkan asumsi

Sementara itu, koordinator tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo, Arman Hanis menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis mati terhadap kliennya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Kubu Ferdy Sambo bakal memanfaatkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir untuk upaya hukum banding.

“Pada intinya kami melihat apa yang disampaikan, apa yang dipertimbangkan majelis hakim ini kami hormati,” ujar Arman selepas persidangan.

“Menurut kami (putusan majelis hakim) tidak berdasarkan fakta persidangan, hanya berdasarkan asumsi,” kata dia.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menyatakan, tetap memantau perkembangan proses peradilan apabila Ferdy Sambo melakukan banding selepas divonis mati dalam perkara itu.

"Itu kita kawal terus supaya majelis hakim pada tingkat banding betul-betul serius mencermati. Dan kami juga nanti akan bersurat ke pengadilan tinggi sekiranya mereka (Ferdy Sambo) banding atau upaya hukum, sampai dengan kasasi," kata Kamaruddin usai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin

Menurut Kamaruddin, Ferdy Sambo dan tim penasihat hukumnya kemungkinan besar akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Jadi proses lanjutan tentu akan mungkin ada. Seperti terdakwa melakukan upaya hukum banding," ucap Kamaruddin.