Salin Artikel

DPR Tak Akan Bahas RUU PPRT dalam Masa Sidang Kali Ini

Pasalnya, anggota dewan bakal memasuki masa reses pada Jumat (17/2/2023).

“Mudah-mudahan, nanti RUU PPRT (segera dibahas) karena DPR itu 2 hari lagi sudah reses,” ujar Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

“Sehingga, kita akan upayakan dalam rapat pimpinan (rapim) untuk bisa dijadikan inisiatif DPR pada sidang depan,” katanya lagi.

Dalam pandangannya, pembahasan RUU tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain.

Dasco mengatakan, terkadang ada RUU yang pembahasannya cepat, dan ada yang lambat.

“Kayak misalnya KUHP (pembahasannya) kan itu lama, tapi kemudian ada yang cepat. Tergantung situasi, kondisi, dan substansi,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar RUU PPRT dapat segera dibahas karena mangkrak selama 19 tahun.

Di sisi lain, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari menyatakan bahwa RUU PPRT tertahan di meja pimpinan DPR sejak tahun 2020.

Padahal, proses di Baleg DPR RI sudah selesai, dan tinggal menunggu inisiatif Pimpinan DPR untuk membawanya ke rapat paripurna, agar disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Terbaru, dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU PPRT disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"RUU ini sudah dibahas di DPR, dan Presiden sudah memberikan dukungan secara terbuka agar segera dibahas untuk diundangkan. Ini adalah bagian dari Nawacita sehingga menjadi agenda yang harus kita selesaikan," tulis Mahfud MD dikutip dari akun Instagramnya, @mohmahfudmd, Minggu (12/2/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/11480131/dpr-tak-akan-bahas-ruu-pprt-dalam-masa-sidang-kali-ini

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke