Salin Artikel

TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, pembentukan tim operasi khusus ini bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai nasib sang pilot.

"Ada langkah cepat untuk mengakhiri ketidakpastian, paling enggak, perlu dibentuk tim khusus untuk menangani penyanderaan," ujar Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

Menurut Fahmi, pembentukan tim ini seperti halnya Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma yang membebaskan peneliti Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1996.

Berkaca dari pembebasan tersebut, Fahmi mengatakan pembentukan tim operasi khusus ini bisa diisi oleh personel di luar satuan tugas (satgas) yang beroperasi di Papua.

Hal ini dilakukan supaya satgas yang sudah beroperasi di Papua tetap fokus menjalankan skemanya di lapangan.

"Kalau mengambil dari satgas yang sudah ada, malah menganggu skema operasi yang sudah berjalan, lebih baik membentuk tim operasi khusus pembebasan sandera," ujar Fahmi.

Fahmi menilai, satuan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI bisa saja dilibatkan dalam tim ini.

Pelibatan Koopsus TNI juga bisa menjadi peluang bagi mereka untuk unjuk kemampuan di medan operasi.

Adapun Koopsus TNI merupakan sebuah satuan yang berintikan pasukan elite dari tiga matra, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.

"Koopsus bisa dipakai unjuk kemampuan, bisa diperankan, ini menunjukkan ditangani secara khusus, dan terpisah," jelas Fahmi.

Sementara, dari sisi Polri, Fahmi menilai Brimob maupun Densus 88 juga bisa dilibatkan untuk membebaskan sandera.

Di sisi lain, Fahmi menggarisbawahi, jika memang nantinya digelar operasi pembebasan, keselamatan sandera dan personel yang terlibat perlu menjadi perhatian utama.

"Keselamatan sandera, personel, faktor penting. Artinya ini harus disiapkan cermat, cepat, jangan sampai ada korban, baik sandera maupun pasukan," imbuh dia.

Kronologi

Peristiwa pembakaran pesawat Susi Air bermula ketika adanya informasi mengenai pergerakan KKB pimpinan Egianus Kogoya yang mengancam 15 pekerja bangunan.

Para pekerja menerima ancaman ketika sedang membangun Puskesmas Paro pada Sabtu (4/2/2023).

Penjabat Nduga yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian menyampaikan kepada Kapolres Nduga.

Selanjutnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang juga telah menerima laporan ini pun memerintahkan Kapolres Nduga untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Nduga.

"Kita ajukan untuk mengevakuasi mereka karena kita takutkan akan terjadi korban pembunuhan," ujar Fakhiri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/2/2023) malam.

Namun demikian, pada Selasa (7/2/2023) pagi, pesawat pilatus Susi Air yang terbang dengan rute Timika-Paro dan membawa lima orang penumpang dibakar KKB.

Fakhiri menduga, Egianus Kogoya mengira pesawat yang mendarat di Paro akan digunakan untuk mengevakuasi pekerja bangunan yang sebelumnya sudah mereka ancam.

Karena itu, KKB melakukan aksi pembakaran dan membawa pilot Philips Marthen.

"Rupanya tadi pagi ada pesawat yang masuk, mungkin dugaan kami pikirnya untuk membawa para karyawan keluar (evakuasi) sehingga pesawatnya ditahan dan pilot serta penumpangnya diturunkan lalu mereka membakar pesawat," kata dia.

Fakhiri tak membantah bahwa pilot dan 15 pekerja bangunan tersebut dibawa oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Dievakuasi

Terbaru, 15 pekerja bangunan yang sempat diancam KKB dievakuasi Satgas Operasi Damai Cartenz ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (8/2/2023) sore, pukul 15.25 WIT.

Para pekerja bangunan tersebut, kemudian dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan sebuah bus milik TNI AU untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Proses evakuasi sudah berhasil dilakukan dan sekarang mereka sedang menjalani check up kesehatan," ujar Wakapolda Papua Brigjen Ramdani Hidayat, di Timika, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/08/15564021/tni-diminta-bentuk-tim-operasi-khusus-pembebasan-pilot-susi-air-yang

Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke