Salin Artikel

Ketua Komisi II Sebut Wacana Hapus Jabatan Gubernur hingga Penundaan Ganggu Konsentrasi Tahapan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa munculnya sejumlah isu terkait kepemiluan dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya ketika ditanya soal munculnya isu wacana penghapusan jabatan gubernur hingga penundaan Pemilu 2024.

"Kita sedang mempersiapkan pemilu seperti saat ini ya. Ya, isu-isu ini membuat konsentrasi kita dalam persiapan pemilu bisa terganggu," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Doli mengatakan, isu tersebut akan memuncul anggapan ketidakpastian penyelenggaraan Pemilu 2024. Padahal, seluruh pihak baik pemerintah, penyelenggara pemilu dan partai politik sedang fokus menghadapi tahapan Pemilu 2024.

"Kemudian kalau ada wacana aturan akan diubah, itu kan akan memunculkan ketidakpastian buat kita semua. Bukan hanya buat parpol, tapi juga masyarakat, rakyat yang juga akan terlibat di dalam pemilu itu," katanya.

Oleh karena itu, Doli mengaku bakal mencari tahu urgensi atau alasan dari sejumlah pihak yang menyuarakan pengubahan aturan seperti jabatan gubernur. Sebab, menurutnya, wacana penghapusan jabatan gubernur bakal berimplikasi terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Nah posisi jabatan gubernur itu bukan hanya diatur UU, tapi diatur dalam UUD 1945. Jadi kalaupun itu mau dihilangkan, ya saya kira itu juga jadi harus ada amendemen UU 1945," jelasnya.

"Nah ini yang saya katakan tadi, saya mau cari tahu apakah memang ini semua ya kan, agenda-agenda yang disampikan, rencana-rencana, wacana-wacana yang muncul itu," sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus. Menurut Cak Imin, anggaran gubernur besar, namun mereka hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri," kata pria yang juga sempat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 itu.

Sementara itu, terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang ketua partai politik ataupun masyarakat tertentu mewacanakan hal tersebut.

Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden itu tidak dilontarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan di Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk "Transformasi Lemhannas RI 4.0" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," kata Mahfud, sebagaimana dikutip Kompas.tv.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/15013481/ketua-komisi-ii-sebut-wacana-hapus-jabatan-gubernur-hingga-penundaan-ganggu

Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke