Muhadjir: Jika Kenaikan Biaya Haji Ditunda Terus, Akan Semakin Membebani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, jika kenaikan biaya haji terus ditunda, akan semakin membebani pemerintah.

Pasalnya, besaran biaya haji saat ini bukan merupakan harga yang sesungguhnya sehingga selama ini pemerintah masih terus memberikan subsidi untuk besaran biaya haji.

"Jadi selama ini memang dana untuk haji itu sebetulnya di bawah dari biaya yang seharusnya. Jadi selama ini pemerintah memberikan subsidi tidak langsung," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/1/2023).

Sementara ini, lanjut dia, biaya haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan harapan ada nilai tambah terlebih dulu dari dana-dana pembayaran haji masyarakat yang sudah masuk dan yang masih mengantre.

Namun demikian, ternyata strategi tersebut belum bisa memberikan hasil maksimal.

"Tapi kalau ditunda-tunda terus kenaikan (biaya haji) ini memang akan semakin membebani. Karena setiap tahun itu sebetulnya ada biaya yang dibebankan kepada calon jemaah itu di bawah nilai yang seharusnya," ujarnya.

"Makanya, ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaraan haji ini bisa terjamin," ungkap Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kenaikan biaya jemaah haji tahun 2023 dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 98.893.909. Nilainya naik sekitar Rp 514.000 dibanding 2022.

Rinciannya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau 70 persen.

Sementara itu, 30 persen lainnya adalah subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 29.700.175.

Dengan komposisi tersebut, Bipih yang harus dibayar calon jemaah naik sebesar Rp 30 juta per jemaah dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp 39,8 juta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyebutkan, nilai manfaat dana haji calon jemaah bakal habis sebelum 2027 jika didistribusikan secara dominan untuk jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan.

"Kalau itu kita distribusikan untuk orang yang berangkat tiap tahun, itu akan habis, sampai sebelum 2027 sudah habis. Artinya akan menggerus pokok dana kelolaan semua setoran awal calon jemaah haji yang belum berangkat. Apakah itu yang kita inginkan?" kata Fadlul dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).