Merasa Tak Dilibatkan dalam Perubahan Dapil Pemilu 2024, Politikus PDI-P: MK Bubarkan Saja

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II dengan penyelenggara pemilu serta Menteri Dalam Negeri, Rabu (11/1/2023).

Rapat ini dihadiri awak media dan disiarkan langsung lewat kanal resmi di YouTube.

Mulanya, para anggota Komisi II tengah menyuarakan penolakan mereka atas upaya KPU RI menata daerah pemilihan (dapil) legislatif DPR RI dan DPRD provinsi sebagaimana putusan MK nomor 80/PUU-XX/2022.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa perubahan aturan tersebut tidak adil karena mereka mengaku tidak dilibatkan dalam persidangan di MK.

Untuk diketahui, penataan dapil DPR RI dan DPRD provinsi sebelumnya merupakan wewenang parlemen.

"Kami bukan menyebutkan aturan sekarang paling sempurna. Itu kenapa Komisi II dari awal memang ingin revisi undang-undang karena banyak yang harus disempurnakan tetapi penyempurnaannya tidak hanya melalui 1-2 pasal saja," jelas Doli dalam rapat.

Ia mengibaratkan, perubahan ini seperti mengganti peraturan saat pertandingan sepakbola tengah berlangsung.

Sebagai informasi, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

"Kami juga kaget kemarin. Tiba-tiba, enggak pernah ada yang tahu, enggak pernah dilibatkan sebagai pembuat undang-undang, tiba-tiba penetapan dapil yang tadinya hak DPR dikasih KPU, tanpa pernah dikasih tahu," ujarnya.

"Ini yang menurut kami juga tidak fair. Mudah-mudahan MK mempertimbangkan itu," lanjut Doli.

Di situ lah Cornelis melemparkan celetukan.

"Mahkamah Konstitusi kita bubarkan saja," ucap Cornelis yang langsung yang langsung disambut tawa para anggota Komisi II.

Sebelumnya, MK mencabut kewenangan DPR RI untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif DPR RI dan DPRD RI.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa (20/12/2022) atas permohonan yang sebelumnya dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam putusan itu, MK menyerahkan kewenangan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ke tangan KPU RI.

Sebelumnya, kewenangan ini dikunci dalam Lampiran III dan IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di beleid itu, DPR RI sudah menentukan dapil pileg DPR RI dan DPRD provinsi, sedangkan KPU RI hanya berhak menentukan dapil pileg DPRD kota dan kabupaten.

MK memutuskan, Pasal 187 ayat (5) tentang pendapilan DPR RI dan 189 ayat (5) UU Pemilu tentang pendapilan DPRD provinsi bertentangan dengan UUD 1945.

MK mengubah Pasal 187 ayat (5) menjadi berbunyi "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU".

Lalu, Pasal 189 ayat (5) diubah jadi berbunyi "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU".

Mahkamah juga menyatakan Lampiran III dan IV yang mengunci daftar dapil DPR RI dan DPRD provinsi tidak berkekuatan hukum mengikat.

Pemberian kewenangan kepada KPU RI menata dapil pileg DPR RI dan DPRD provinsi dilakukan untuk Pemilu 2024.

"Penentuan daerah pemilihan dan evaluasi penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan a quo dilaksanakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan umum selanjutnya," tulis amar putusan Mahkamah.

Sebelumnya, dalam gugatan yang dilayangkan, Perludem menilai dikuncinya dapil DPR RI dan DPRD provinsi oleh parlemen dalam UU Pemilu tak sesuai dengan asas aturan penyusunan dapil.

Penguncian dapil ini juga dianggap menimbulkan kontradiksi dalam UU Pemilu, sebab beleid yang sama memberi kewenangan KPU RI mengatur pendapilan, namun lembaga penyelenggara pemilu itu cuma diberi wewenang mengatur dapil pileg DPRD kota/kabupaten.

Perludem juga menilai, penguncian dapil ini dalam UU Pemilu yang diteken tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.

Padahal, penentuan dapil yang berujung pada jumlah kursi/representasi di parlemen sangat bergantung pada jumlah dan sebaran penduduk. Hal ini dianggap melanggar asas proporsionalitas pemilu.