Salin Artikel

Saat Megawati Singgung Partai Lain Dompleng Kadernya Jadi Capres, Ganjar Tertawa Lepas

Megawati keheranan karena hal ini dinilai seakan partai politik tersebut tidak punya kader sendiri yang bisa didukung sebagai capres.

"Aku sampai lihatin, aku bilang orang berpolitik kok kayak gitu. Emang enggak punya kader sendiri?" kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-50 PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Megawati pun mempertanyakan apakah aturan soal pencapresan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih seperti pemilu sebelumnya.

Ia menceritakan bahwa sempat mendiskusikan hal tersebut bersama Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Iya dompleng-dompleng aturannya piye toh aku tanya Hasto, KPU aturannya dah lain? 'Enggak, bu masih sama' jadi samanya gimana to," ucap Megawati menirukan komunikasi dengan Hasto Kristiyanto.

Megawati menuturkan, aturan pencalonan presiden adalah capres dan cawapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik.

"Sorry aduh gawat dah. Kalau kayak gini konotasinya partai kayak enggak punya kader. Coba bayangin, padahal jelas pemilu ada calon itu ada," ujar Presiden Kelima RI itu.

"Jadi pertanyaan saya. Mau bikin partai untuk opo. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Internal harus mempersiapkan. Saya enggak tahu lain partai gimana persiapkannya, kalau di kita jadi kader susah," tegas Megawati.

Hingga akhir pidatonya, Megawati tidak membeberkan siapa kader PDI-P yang didompleng partai lain.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah partai mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Pantauan Kompas.com, Ganjar Pranowo yang hadir di acara hanya tersenyum mendengar pernyataan Megawati.

Sesekali, kader partai banteng moncong putih itu terlihat tertawa lepas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/10/15312131/saat-megawati-singgung-partai-lain-dompleng-kadernya-jadi-capres-ganjar

Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke