Anggaran Penanganan Covid-19 Dihapus, Krisdayanti Minta Rakyat Tak Resah

Oleh karena itu, Krisdayanti meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir.

"Yang bisa saya pastikan, masyarakat tidak perlu resah mengenai isu-isu pelayanan kesehatan yang belum pasti," ujar Krisdayanti saat dimintai konfirmasi, Jumat (6/1/2023).

Krisdayanti menyampaikan, kebijakan itu masih akan dievaluasi pada rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada pekan depan.

Menurut dia, agenda pembahasan di bulan Januari sampai Februari 2023 masih terus mengevaluasi banyak hal.

"UU HAM kita kan sudah jelas, bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Tentu segala keputusan yang nanti akan diambil mengacu pada peraturan lain yang terkait," tutur dia.

"Semua keputusan pasti akan diambil berdasarkan pertimbangan yang tentu untuk kebaikan semua pihak. Apalagi kesehatan, tidak mungkin mengorbankan rakyat," ujar Krisdayanti.

Walau begitu, untuk kebijakan pembiayaan penanganan Covid-19, pasti akan dipertimbangkan berdasarkan situasi pandemi.

Krisdayanti menyebut, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia cenderung landai. Capaian vaksinasi pun terus meningkat.

Walau begitu, ahli epidemiologi memprediksi ada kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia karena tingginya kasus di negara lain.

"Kalaupun setelah dievaluasi dan dikaji masih dirasa perlu, pasti penanganan Covid-19 akan tetap dianggarkan," ucap dia.

Pemerintah tidak lagi menganggarkan biaya penanganan Covid-19 dalam APBN di bidang kesehatan pada tahun 2023.

Hingga kini, belum ada kepastian biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri bila anggaran tersebut tak ada.

Adapun anggaran Kemenkes tahun 2023 menyusut menjadi Rp 85,5 triliun dari Rp 178,7 triliun atau berkurang sebesar 47,8 persen.

Jumlah tersebut termasuk untuk anggaran pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun.

Rinciannya, anggaran untuk transformasi layanan primer sebesar Rp 5,9 triliun atau 7 persen dari total anggaran, anggaran untuk transformasi layanan rujukan Rp 18,4 triliun (21,5 persen), dan anggaran untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan Rp 1,4 triliun (1,6 persen).

Kemudian, anggaran untuk transformasi pembiayaan kesehatan Rp 46,6 triliun (54,5 persen), anggaran transformasi SDM kesehatan Rp 3,8 triliun (4,4 persen), untuk transformasi teknologi kesehatan Rp 0,5 triliun (0,5 persen), dan untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen Rp 8,9 triliun (10,4 persen).