Seperti diketahui, Gazalba Saleh melayangkan gugatan praperadilan lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA.
"Agendanya kesimpulan," ujar Kuasa Hukum Gazalba Saleh, Firman Wijaya kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023) malam.
Dalam sidangan ini, Gazalba Saleh yang diwakili Kuasa Hukumnya dan tergugat atau termohon dalam hal ini KPK akan menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
Setelah pembacaan kesimpulan itu, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara tersebut, Haryadi dijadwalkan akan memutus perkara ini pada Senin (9/1/2023).
Dalam perjalanan sidang, kubu Gazalba Saleh telah menyampaikan dalil gugatan yang pada pokoknya menilai KPK telah melakukan pelanggaran prosedur dengan menetapkan Hakim Agung MA sebagai tersangka.
Kubu Gazalba Saleh juga telah memberikan sebanyak tujuh bukti surat dan menghadirkan Ahli Pidana dari Universitas Trisakti untuk mendukung gugatan tersebut.
Sementara itu, KPK juga telah menyampaikan jawaban atas dalil gugatan kubu Gazalba Saleh yang pada intinya menegaskan bahwa penanganan perkara kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung nonaktif itu telah sesuai aturan yang berlaku.
Lembaga antikorupsi itu juga membawa 111 bukti dan tiga orang ahli dari Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mendukung dan memperkuat jawaban atas gugatan yang dilayangkan kubu Gazalba Saleh.
Dalam gugatannya, Kubu Gazalba Saleh mempermasalahkan alat bukti yang dimiliki KPK sehingga bisa menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Sprindik) KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 01 November 2022.
Menurut kubu Gazalba Saleh, penetapan tersangka yang dilakukan komisi antirasuah itu tidak didasari oleh adanya surat penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya melalui Spindik.
Dalam kasus ini, Gazalba Saleh dan bawahannya disebut dijanjikan uang Rp 2,2 miliar. Suap itu diberikan melalui PNS Kepaniteraan MA bernama Desi Yustria.
Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan Debitur Intidana, Heryanto Tanaka. Ia didampingi dua pengacaranya, yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno.
Gazalba Saleh diduga menerima suap uang 202.000 dollar Singapura terkait pengurusan perkara pidana KSP Intidana di MA.
Selain Gazalba, KPK juga telah menetapkan Prasetio Nugroho, Redhy Novarisza, serta Nurmanto Akmal dan Desy Yustria yang merupakan PNS di MA, sebagai tersangka penerima suap.
Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Heryanto Tanaka, Yosep Parera, dan Eko Suparno ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Ia diketahui menangani perkara perdata gugatan kasasi KSP Intidana.
Sementara itu, Gazalba Saleh menangani perkara gugatan kasasi pada perkara pidana KSP Intidana.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/09163121/kpk-dan-kubu-gazalba-saleh-bakal-sampaikan-kesimpulan-di-sidang-praperadilan