Sinyal "Reshuffle" Menguat, Menteri Nasdem Jadi Sasaran?

Dalam sesi wawancara usai meninjau meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Jokowi menyebut reshuffle dapat dilakukan besok, meski ia tidak mengungkapkan kapan hari yang dimaksud.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana reshuffle tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi memang sudah berulang kali memberikan sinyal akan adanya perombakan kabinet.

Sinyal itu pertama kali ditunjukkan Jokowi pada 23 Desember 2022, saat ditanya soal hasil survei Charta Politika yang menyebut mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.

"(Reshuffle kabinet) mungkin," kata Jokowi ketika itu.

Setelah itu, pertanyaan soal isu reshuffle terus menghiasi sesi wawancara dengan Jokowi. Mantan wali kota Solo itu pun tidak membantah bahwa akan ada perombakan kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi selepas meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin (2/1/2023) lalu.

Namun, ia mengatakan, publik sebaiknya sama-sama menunggu keputusan Jokowi mengenai reshuffle tersebut.

"(Reshuffle) Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Ngabalin juga mengingatkan bahwa siapapun menteri yang nanti tersingkir dari kabinet harus lapang dada.

"Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih," kata Ngabalin.

"Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai di sini saja. Tetap semangat dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," ujarnya lagi.

Akibat Koalisi Nasdem

Seiring menguatnya sinyal reshuffle, publik pun semakin berasumsi bahwa menteri-menteri dari Partai Nasdem bakal kehilangan kursi di kabinet.

Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya berpandangan, hal itu tak lepas dari rencana Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai oposisi pemerintah.

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Yunarto melanjutkan, mencopot menteri berdasarkan alasan politis adalah hal yang sah karena itu adalah wewenang presiden.

Namun, menurut Yunarto, reshuffle semestinya dijadikan momen untuk mengevaluasi para menteri yang kinerjanya buruk, terlepas dari apapun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ujar Yunarto.

Johnny mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden dan tak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

"Kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali (harus siap di-reshuffle), karena itu hak prerogratif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden," ujar Johnny, Rabu (4/1/2023).

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mempengaruhi Jokowi dalam memutuskan perombakan kabinet.

"Serahkan itu pada bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannnya, jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden (untuk melakukan reshuffle)," katanya.

Sementara itu, Jokowi belum mau berbicara banyak ketika disinggung soal nasib para menteri asal Nasdem bila reshuffle dilakukan.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin lalu.