JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Partai Nasdem punya hak untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.
Sebabnya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden itu berakhir pada 2024.
"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).
Menurut Bawono, deklarasi pencapresan Anies Baswedan tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.
Seharusnya, penilaian ini didasarkan dari komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.
Bawono pun memandang, sikap PDI Perjuangan yang terus mendorong presiden agar mengevaluasi menteri-menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju tidak etis. Sebab, reshuffle atau perombakan kabinet sepenuhnya merupakan wewenang kepala negara.
"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," ujarnya.
Bawono menduga, kekehnya PDI-P agar menteri-menteri Nasdem dievaluasi tak lepas dari langkah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies sebagai capres.
Sejak Nasdem bermanuver, partai banteng tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya menggulirkan wacana reshuffle.
"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," ucapnya.
Bawono menambahkan, reshuffle umumnya memang mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.
Melihat dinamika terkini, dorongan PDI-P agar presiden merombak menteri dari Nasdem cenderung mengarah ke faktor politik.
"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," tutur dia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.
"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.
"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).
Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/14191861/nasdem-dinilai-punya-hak-capreskan-anies-pdi-p-disebut-tak-etis-terus