8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Kecuali PDI-P

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kedelapan fraksi DPR yang dimaksud adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Tidak ada PDI-P di dalam pernyataan sikap tersebut.

Dalam pernyataan sikap tersebut, delapan fraksi DPR ini menyatakan sejumlah hal terkait sistem proporsional pemilu yang berlaku di Indonesia, yakni:

1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju;

2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;

3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Adapun surat pernyataan ditandatangani oleh sejumlah 'pentolan' di fraksi DPR masing-masing.

Berikut nama-nama yang menandatangani surat ini:

1. Kahar Muzakkir (Ketua Fraksi Golkar DPR)

2. Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR)

3. Ahmad Muzani (Ketua Fraksi Gerindra DPR)

4. Desmond J Mahesa (Sekretaris Fraksi Gerindra DPR)

5. Robert Rouw (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR)

6. Saan Mustopa (Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR/Wakil Ketua Komisi II DPR)

7. Cucun Ahmad (Ketua Fraksi PKB DPR)

8. Yanuar Prihatin (Wakil Ketua Komisi II DPR)

9. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ketua Fraksi Demokrat DPR)

10. Marwan Cik Hasan (Sekretaris Fraksi Demokrat DPR)

11. Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR)

12. Saleh Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR)

13. Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi PPP DPR)

14. Syamsurizal (Wakil Ketua Komisi II DPR)

Achmad Baidowi selalu salah satu sosok yang menandatangani mengonfirmasi surat tersebut.

"Ya, benar," ujar Baidowi saat dimintai konfirmasi, Selasa (3/1/2023).