PPKM Dicabut, Kemenkes Soroti Vaksinasi Bagi Warga Bakal Terlibat Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya syarat vaksinasi bagi masyarakat yang berkegiatan di luar ruang dan berpotensi masuk dalam kerumunan seperti menggunakan transportasi umum, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Kita hanya mengatur satu saja, bahwasanya kalau kita masuk di kerumunan, kemudian di bagian tranportasi publik dan sebagainya, harus vaksinasi," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, dalam diskusi media secara daring, Jumat (30/12/2022) lalu.

Syahril juga mengingatkan supaya masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas setelah PPKM dicabut.

Menurut Syahril, dengan pencabutan PPKM itu maka saat ini tidak ada lagi pembatasan kapasitas bagi masyarakat untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan atau ruang-ruang publik lainnya.

Dia juga menyatakan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang diterapkan oleh sebagian kalangan sejak masa awal penanganan pandemi Covid-19 bisa ditiadakan.

Meski begitu, kata Syahril, pencabutan PPKM bukan berarti status pandemi Covid-19 atau darurat di Indonesia sudah berakhir.

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Jessi Carina)