Baru Sehari, Ferdy Sambo Cabut Gugatan di PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak membuat Mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri (Kadiv Propam) Ferdy Sambo patah arang.

Ia melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas pemecatannya sebagai jenderal polisi. Gugatan itu dilayangkan dengan dua pihak tergugat, yaitu Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Namun baru sehari, gugatan itu dicabut pada Jumat (30/12/2022). Hal ini dikatakan langsung oleh Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis di hari yang sama.

Keputusan diambil setelah mempertimbangkan kembali, serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Gugatan dicabut bahkan setelah institusi Polri menyatakan siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan anggota Polri tersebut.

“Secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PTUN terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022,” kata Arman dalam keterangannya, Jumat.

Alasannya karena cinta

Pencabutan gugatan ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Menurut Arman, sangat dipengaruhi faktor kecintaan terhadap institusi Polri.

Terlebih, Ferdy Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun hingga sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan.

“Bapak Ferdy Sambo sangat menyesali perbuatan yang berdampak pada konsekuensi hukum yang saat ini sedang berjalan, serta menjadi prioritas utama klien kami untuk segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Adapun gugatan diajukan karena tiga pertimbangan. Hal ini merupakan upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh Negara. Namun, Ferdy Sambo beserta keluarga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember 2022.

“Semoga ke depan Polri menjadi jauh lebih baik dan dicintai masyarakat Indonesia,” harap Arman.

Usai reaksi tidak setuju

Pencabutan gugatan ini menyusul banyaknya reaksi tidak setuju atas jalan yang diambil Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya. Reaksi tidak setuju itu bahkan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud merasa heran ketika Sambo mengajukan gugatan karena tidak diterima dipecat dari Polri. Padahal sebelumnya, ia mengaku menerima segala sebab akibat yang terjadi atas hilangnya nyawa sang ajudan, Brigadir J.

"Dia sudah mengatakan, ketika dia banding 'apapun keputusan banding saya terima', kok sekarang menggugat?" kata Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Karena gugatan itu, Mahfud lantas berpandangan bahwa gugatan itu diajukan untuk mengalihkan perhatian publik atas kasus hukum yang tengah dijalaninya.

Memang hingga saat ini, persidangan Sambo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahfud tak segan menyebut gugatan itu gimmick belaka.

"Menurut saya itu gimmick saja, sudah selesai kok dan itu (pemecatan Sambo) hukum administrasi, bukan hukum pidana," ujar Mahfud.

Usai Polri nyatakan siap

Gugatan juga dicabut oleh Ferdy Sambo setelah Polri menyatakan siap menghadapinya.

Apalagi, Kejaksaan Agung sudah menyatakan siap untuk memberikan bantuan berupa Pengacara Negara (JPN) kepada dia pihak tergugat, yakni Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana menyebut JPN akan disiapkan jika Kejaksaan Agung sudah menerima surat kuasa yang diberikan Presiden Jokowi.

"Intinya untuk kepentingan negara dan pemerintah kami selalu siap menyiapkan JPN," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana, kemarin.

Kecil kemungkinan

Atas reaksi-reaksi tersebut, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai, kecil peluang gugatan Ferdy Sambo diterima oleh PTUN.

Meski demikian, putusan PTUN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Apalagi, jika kelak pengadilan menyatakan Sambo tak melakukan perbuatan pidana.

Di sisi lain, langkah Ferdy Sambo melayangkan gugatan ke PTUN sangat tidak konsisten dengan pengakuannya yang menyatakan bakal bertanggung jawab atas kasus kematian Yosua.

"Sejak awal kasus ini, Ferdy Sambo ini sudah tidak konsisten dan lebih menonjolkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Susah untuk memegang apa yang disebut tanggung jawab darinya," jelas Bambang.