KPK Sebut Kasus Dugaan Korupsi Wakil Ketua DPRD Jatim Masih soal Dana Hibah, Belum Ada Ekspose Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, kasus dugaan korupsi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simandjuntak sejauh ini masih terkait dana hibah.

Alex mengatakan, selain kasus dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov), pimpinan KPK belum menerima perkembangan informasi mengenai perkara lain atas kasus tersebut dari penyidik.

“Yang disampaikan ke pimpinan baik sebatas hibah dana berapa itu ya yang sudah kita ekspos, dalam proses pengembangan sejauh ini belum ada info penyidik,” kata Alex di gedung Merah Putih KPK, Kamis (29/12/2022).

Alex mengatakan, jika penyidik menemukan alat bukti lain dan orang yang berpotensi menjadi tersangka baru, mereka akan menggelar ekspose atau gelar perkara.

Sebagai informasi, KPK mengamankan uang lebih dari Rp 1 miliar dari penggeledahan ruang kerja pimpinan dan seluruh ruang kerja fraksi di DPRD Jatim.

Lembaga antirasuah juga menggeledah kantor Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan kantor Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Timur.

Meski demikian, Alex tidak menjawab dengan jelas ketika ditanya kemungkinan Khofifah, Emil, dan bawahannya dipanggil sebagai saksi atas kasus yang melibatkan Sahat itu.

Menurutnya, kebutuhan untuk memanggil pimpinan pemerintah daerah Jatim sebagai saksi hingga menggeledah ruang kerjanya merupakan domain dan diketahui penyidik.

“Itu pasti yang mengetahui penyidik, mungkin di dalam penggeledahan pertama ditemukan informasi-informasi yang lain, di samping perkara pokoknya bisa jadi seperti itu, jadi itu perlu dikembangkan,” ujar Alex.

Diberitakan sebelumnya, Sahat diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid. Ia diketahui menjabat Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Suap diberikan agar Sahat membantu dan memperlancar pengusulan permohonan bantuan dana hibah yang diajukan Pokmas.

Sebagai informasi, Pemprov Jatim memang menganggarkan dana hibah yang bersumber dari APBD. Anggaran tahun 2020 dan 2021 dana hibah tersebut mencapai Rp 7,8 triliun.

Sebelum menerima uang Rp 1 miliar itu, Sahat telah membantu Pokmas menerima dana hibah Rp 80 miliar untuk tahun 2021 dan 2022.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menduga adanya kesepakatan pembagian commitment fee 20 persen dari dana hibah yang cair untuk Sahat dan 10 persen untuk Hamid.

Lebih lanjut, agar usulan permohonan dana hibah Pokmas kembali dibantu, Sahat dan Hamid bersepakat menyerahkan uang ijon Rp 2 miliar.

Uang itu dibayarkan Hamid Rp 1 miliar pada Rabu (14/12/2022) melalui bawahannya, Ilham Wahyudi yang menjabat Koordinator Lapangan Pokmas.

Sementara setengah uang ijon lainnya akan dibayarkan pada Jumat (16/12/2022). Tetapi, pembayaran itu urung karena mereka terjaring OTT.

“Sisa Rp 1 miliar yang dijanjikan tersangka Abdul Hamid akan diberikan pada Jumat,” kata Johanis Tanak.