Wapres Tegaskan Tak Boleh Ada Larangan Ibadah bila Sudah Penuhi Aturan

JAKARTA KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, tidak boleh ada upaya melarang orang untuk beribadah maupun membangun rumah ibadah bila sudah memenuhi syarat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons adanya larangan merayakan Natal oleh sekelompok orang di Bogor, Jawa Barat, serta sikap Pemerintah Kabupaten Lebak yang meminta warga Kecamatan Maja untuk mearayakan Natal di Rangkasbitung, Banten.

"Ya itu kan sudah ada aturannya ya, pembangunan rumah ibadah sudah ada aturannya, dan kalau aturannya sudah ada, sudah bisa dipenuhi, kan tidak boleh ada larangan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Selasa (27/12/2022).

Sementara itu, Ma'ruf menekankan, jika ada rumah ibadah yang belum memenuhi syarat untuk didirikan, maka umat agama tersebut dapat beribadah ke tempat-tempat ibadah terdekat.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menegaskan, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk agama-agama tertntu.

"Itu bukan hanya untuk gereja, untuk masjid juga sama, juga harus seperti itu. Jadi itu aturan kan untuk semua agama, semua tempat ibadah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf melanjutkan, syarat pembangunan rumah ibadah merupakan hasil kesepakatan antar tokoh-tokoh agama demi mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

"Aturan itu sebenarnya menetapkan kesepakatan dari majelis-majelis agama, jadi itu saya kira untuk semua agama, bukan hanya Kristen, untuk Hindu, untuk Islam sama saja, seperti itu di semua daerah," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video tentang warga yang diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri, Kampung Batu Gede, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial, Senin (26/12/2022).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @lovers_polri, terlihat sejumlah warga ramai-ramai berkumpul di pinggir jalan.

"Warga Cilebut kab Bogor, warga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Viralkan biar Negara ini melihat dan bertindak tegas agar tidak terus terulang dan bangsa ini tidak terpecah belah gara2 oknum pengasong anti toleransi," tulis akun Instagram tersebut.

Kapolsek Sukaraja Kompol Darmawan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di rumah, Kampung Batu Gede, Desa Cilebut, Bogor, pada Minggu (25/12/2022).

Ia mengeklaim, tidak ada pelarangan ibadah sebagaimana dalam video yang viral di media sosial, tetapi ia membenarkan bahwa ada aksi dari warga untuk tidak ibadah di dalam rumah karena sudah menyalahi prosedur.

"Sebenarnya sudah melakukan kesepakatan beberapa bulan lalu. Kita adakan pertemuan mediasi di kecamatan antara ketua MUI, Kapolsek Danramil dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk tidak diadakan kegiatan (ibadah) di situ. Karena kan sebenarnya itu rumah. Bukan gereja," ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Darmawan mengatakan, warga Batu Gede hanya meminta agar beribadah di tempat semestinya yakni di gereja. Alasan warga menolak itu karena bukan rumah ibadah.

"Rumah biasa untuk tempat ibadah, mana bisa begitu. Menyalahi prosedur.Kan, mereka ini ada cabangnya. Ada di Paledang, Kota Bogor. Ngapain di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Selain itu, peristiwa larangan beribadah lainnya terjadi du Lebak. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta umat Nasrani di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkasbitung.

Iti juga mengimbau umat Nasrani tidak menggelar ibadah bangunan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ibadah karena sudah menjadi kesepakatan bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

"Kesepakatan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya. Ruko, tempat permukiman, kami mohon maaf enggak diizinkan, sesuai dengan hasil musyawarah FKUB," kata Iti, Rabu (14/12/2022).