Salin Artikel

Nasdem: Jika Dipercaya untuk Memerintah, Anies Tidak Akan Sok-sokan atau Jadi Jagoan

Effendi menyebut Anies, Nasdem, beserta koalisinya, bukan tipe yang seperti itu.

"Jika diberi kepercayaan rakyat untuk memerintah, bukan sok-sokan, merasa jadi jagoan, atau merasa benar sendiri. Anies dan Nasdem tidak begitu," ujar Effendi saat dimintai konfirmasi, Senin (19/12/2022).

Effendi menjelaskan, jika Anies terpilih menjadi presiden, maka capres dari Nasdem itu akan mengapresiasi hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pendahulu.

Menurut dia, keberhasilan rezim terdahulu harus diteruskan demi menciptakan pemerintahan yang sehat.

"Meneruskan yang baik-baik sebagai bagian dari kontinuitas dan sustain dalam sebuah pemerintahan yang normal dan sehat," tuturnya.

Sementara itu, kata Effendi, perubahan beserta inovasi juga akan dilakukan oleh pemerintahan Anies.

Hal itu dilakukan demi merespons tuntutan dan perkembangan zaman.

"Inilah filosofi, akhlak, dan konsep Nasdem dan Anies dan koalisinya," imbuh Effendi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai.

Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.

Apalagi, menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Jokowi.

"Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas, karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

Ia lantas mengakui, tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk.

Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatn sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang belum sesuai, perlu diperbaiki.

Ia juga menyampaikan, tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampuk kekuasaan.

Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya.

"Tentunya yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini, tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus jejak penguasa lama. Enggak boleh begitu," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/20111421/nasdem-jika-dipercaya-untuk-memerintah-anies-tidak-akan-sok-sokan-atau-jadi

Terkini Lainnya

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke