Salin Artikel

Massa Prima Geruduk Lagi KPU Jelang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

PRIMA sebelumnya dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi sehingga gagal jadi peserta pemilu.

Sebelumnya, mereka melakukan aksi serupa pada Kamis (8/12/2022). Mereka menuntut agar KPU diaudit dan meminta supaya data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) partai politik diumumkan.

"Kami hanya ingin menjemput pimpinan-pimpinan yang ada di dalam," ujar orator unjuk rasa di atas mobil komando yang terparkir di seberang Kantor KPU RI.

Pantauan Kompas.com, peserta unjuk rasa yang hampir seluruhnya mengenakan atribut warna biru ini juga meliputi sejumlah pemuda.

Para pemuda ini juga sempat terlibat dorong-mendorong dengan polisi yang berjaga, setelah dikomando untuk maju mendekat ke Kantor KPU RI.

Aksi ini berbarengan dengan aksi damai massa Partai Buruh di sisinya yang justru sibuk bernyanyi dengan lantunan lagu menghentak dari mobil komando.

Sebab, Partai Buruh disebut sebagai salah satu partai yang lolos proses verifikasi.

Secara terpisah, Ketua DPW Prima DKI Jakarta Nuradim menyampaikan bahwa aksi ini kembali dilakukan lantaran belum ada tindakan atas tuntutan mereka sebelumnya.

Ia menilai, KPU RI bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, Prima menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) imbas hal yang sama.

Menurut dia, Prima sengaja dijegal oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi. Keanggotaan mereka dicap tidak memenuhi syarat, sementara berembus dugaan bahwa penyelenggara pemilu itu malah meloloskan partai yang keanggotaannya bermasalah.

“Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni Prima, justru dijegal,” kata Nuradim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/12094131/massa-prima-geruduk-lagi-kpu-jelang-penetapan-parpol-peserta-pemilu-2024

Terkini Lainnya

BPJS Ketenagakerjaan Bekerja Sama dengan ALB Kadin Berikan Perlindungan untuk Para Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan Bekerja Sama dengan ALB Kadin Berikan Perlindungan untuk Para Pekerja

Nasional
DPR Akan Bentuk Pokja Bersama Organisasi Kades Bahas Revisi UU Desa

DPR Akan Bentuk Pokja Bersama Organisasi Kades Bahas Revisi UU Desa

Nasional
Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Wakil Ketua TKN: Ia Mengerti Apa yang Disampaikan

Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Wakil Ketua TKN: Ia Mengerti Apa yang Disampaikan

Nasional
Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Nasional
KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

Nasional
Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Nasional
Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Nasional
Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Nasional
TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

Nasional
Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Nasional
Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Nasional
Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Nasional
Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke