Salin Artikel

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) boleh saja ditunda. Namun, penundaan itu hendaknya diiringi dengan perbaikan yang menyeluruh dan dapat diterima seluruh pihak.

Dia mengatakan, DPR juga dirasa paham bahwa banyak pihak yang tak puas dengan RKUHP.

"Jadi, saya rasa DPR paham lah kalau kita masih banyak yang tidak puas. Artinya, (secara) implisit, ditunda, tapi diperbaiki," kata Atnike ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Hal itu disampaikannya merespons banyaknya pihak berdemonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak RKUHP disahkan, Selasa (6/12/2022).

Atnike mengatakan, jika ada penundaan, maka semestinya diiringi perbaikan yang dilakukan Pemerintah dan DPR terkait draf RKUHP.

Ia menilai, akan menjadi percuma jika ada penundaan, tetapi tak dilakukan perubahan atau perbaikan di RKUHP.

"Daripada kita bilang tunda, tapi tidak ada kepastian terkait perbaikan, itu sesuatu yang tidak perlu diucapkan," imbuh dia.

Kendati demikian, Atnike mengatakan, fokus Komnas HAM tidak pada ranah menunda atau mendukung RKUHP disahkan.

Komnas HAM, kata Atnike, hanya mengutarakan pandangan tentang pasal-pasal yang berpotensi melanjutkan pelanggaran HAM.

"Karena dengan adanya perubahan prinsip di dalam pasal-pasal terkait dengan HAM yang berat, maka korban akan mengalami kelanjutan pelanggaran HAM. Selama keadilan belum dihadirkan, maka pelanggaran HAM terus berlanjut," ungkap Atnike.

Diketahui, DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang pada Selasa 6 Desember.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Sesuai keputusan rapat bamus (badan musyawarah) direncanakan besok," ujar Indra saat dimintai konfirmasi, Senin.

Akan tetapi, Indra mengaku belum tahu mengenai jam berapa RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna.

Ia mengatakan, jam pengesahan RKUHP jadi UU masih dikonsultasikan dengan pimpinan DPR.

"Untuk jamnya sedang dikonsultasikan dengan pimpinan," kata Indra.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/20453511/rkuhp-disahkan-besok-komnas-ham-saya-rasa-dpr-paham-masih-banyak-yang-tak

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke