Salin Artikel

PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

Mardiono mengungkapkan, kriteria calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu topik pembahasan ketika para elite KIB bertemu di kawasan Menteng, Rabu (30/11/2022) malam ini.

"Sudah semakin mengerucut yaitu kriteria-kriteria para capres dan cawapres, inti tentu sudah ada perkembangan karena kita perdebatkan kriteria seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia," kata Mardiono seusai pertemuan.

Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

Kendati demikian, Mardiono menegaskan bahwa KIB tidak akan terburu-buru mengungkap nama capres dan cawapres yang akan diusung.

Ia mengatakan, pembahasan mengenai capres dan cawapres melibatkan berbagai pihak yang menjadi referensi atau pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

"PPP selama ini juga selalu untuk mendengarkan aspirasi baik dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama tokoh ulama, kemudian juga dari kader-kader partai kami di seluruh Indonesia," kata Mardiono.

Ia yakin, hal serupa juga dilakukan oleh Partai Golkar dan PAN dalam menjaring nama capres dan cawapres yang bakal diusung.

Mardiono pun memperkirakan nama capres dan cawapres akan semakin mengerucut setelah KIB melakukan beberapa pertemuan ke depan.

"Ya nanti seiring dengan waktu ya, semuanya akan berproses terus ya. Kita mungkin nanti akan pertemuan 1 atau 2 kali lagi sudah akan mengerucut," ujar Mardiono.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/22153771/ppp-sebut-kriteria-capres-dari-kib-semakin-mengerucut

Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke