Salin Artikel

BNPB : Rumah Rusak Berat akibat Gempa Cianjur Bakal Diganti Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, rumah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa Cianjur akan dibangun dan diganti oleh pemerintah.

Hal ini dia sampaikan ketika mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau lokasi usai gempa Cianjur dengan magnitudo 5.6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022).

Sejauh ini, pihaknya masih terus melakukan pendataan.

"Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akan diganti oleh pemerintah. Begitu tanggap darurat selesai masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah itu baru membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat," ucap Suharyanto dalam siaran pers, Selasa (22/11/2022).

Tak hanya itu, pemerintah akan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan. Mulai dari sekolah hingga masjid.

"Sarana-sarana lain seperti pendidikan, masjid dan madrasah yang rusak, akan dibantu oleh kementerian terkait," tuturnya.

Adapun guna mempercepat penanganan bencana, BNPB menyiagakan 1 buah helikopter dan dana siap pakai sebesar Rp 1,5 miliar serta bantuan logistik senilai Rp 500 juta.

Selain itu, BNPB membuka call center yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapat informasi terkait penanganan gempa Cianjur.

"Apabila ada masyarakat yang ingin tahu kondisi keluarganya yang terkena gempa, bisa menghubungi call center 117 untuk BNPB dan nanti akan terhubung pada posko yang didirikan di Cianjur, sehingga semua informasi berasal dari posko," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/22/13274681/bnpb-rumah-rusak-berat-akibat-gempa-cianjur-bakal-diganti-pemerintah

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke