Salin Artikel

Kemenkes: Kalau Imunisasi Tak Capai Target, Kita Tinggal Tunggu Panen KLB

Apalagi, saat pandemi Covid-19 atau tepatnya sejak dua tahun terakhir, target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tidak tercapai.

"Ini harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa kalau imunisasi jenis antigen apapun yang tidak mencapai target, apalagi tiga tahun berturut-turut, kita tinggal tunggu waktu panen KLB," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Maxi mengatakan, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, tetapi menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen.

Maxi tidak memungkiri, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi yang kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

Sementara itu, vaksinasi IPV di tahun 2020 sebesar 37,7 persen. Kemudian, naik tipis di tahun 2021 hingga 66,2 persen. Di tahun-tahun ini pula, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi kurang dari 50 persen.

Selain polio, penetapan status KLB juga sudah terjadi untuk berbagai penyakit sebelumnya, termasuk campak.

"Kita sudah terbukti difteri tahun lalu banyak yang meninggal di Kalbar, jadi tinggal menunggu. KLB campak sudah di mana-mana karena dua tahun ini temuan imunisasi IDL dan imunisasi tambahan itu banyak tidak capai target," ujar Maxi.

Maxi juga mengaku rutin berkirim surat ke daerah tiap tiga bulan sekali untuk mengakselerasi vaksinasi.

Proses pengiriman surat ini juga dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tiap tiga bulan sekali kepada bupati/gubernur.

"Itu efektif ternyata, imunisasi perlu digerakkan ke Pemda sehingga kita terhindar dari KLB dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk antigen yang lain, tahun 2022 kita Alhamdulillah baik untuk IDL, itu kita capai target sampai dengan setiap bulan," kata Maxi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/19/16465051/kemenkes-kalau-imunisasi-tak-capai-target-kita-tinggal-tunggu-panen-klb

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke