Salin Artikel

Data PeduliLindungi Bocor, Komisi I DPR Cari Siapa yang Paling Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mendorong agar pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Pasalnya, peretas Bjorka kembali beraksi dengan menjual 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.

"Oh iya, pasti. Kita minta para pengendali data harus maksimal menjaga dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelolanya, sebagaimana perintah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP (Pelindungan Data Pribadi)," ujar Kharis saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan, dengan disahkannya UU PDP sudah disahkan, semestinya pemerintah harus menjaga keamanan data pribadi warganya.

Christina menyebut setiap pengendali data harus menerapkan standar pelindungan optimal menjaga data yang berada dalam pengendaliannya.

"Ini tentu yang akan kami telusuri nanti, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Christina dikonfirmasi terpisah.

Dia mengakui UU PDP yang baru disahkan memang memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan peralihan terkait penerapannya.

Akan tetapi, bukan berarti pengendali data menunda kewajibannya dalam menjaga data pribadi masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan UU PDP.

"UU PDP sudah dibentuk. Tinggal pemerintah harus konsekuen dan konsisten melaksanakannya," ucap purnawirawan jenderal bintang 2 TNI itu.

Bjorka mengklaim membocorkan 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Hal itu diketahui dari unggahannya dalam situs breached.to pada Selasa (15/11/2022).

Di antara data PeduliLindungi yang dibocorkan Bjorka dalam situs BreachForums terdapat milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta YouTuber Deddy Corbuzier.

Adapun data PeduliLindungi yang diduga dibocorkan itu berjumlah 3.250.144.777, mencakup 48 Gigabyte data terkompresi dan 157 Gigabyte data tak terkompresi.

Data PeduliLindungi yang ada di tangan Bjorka meliputi data pengguna atau (94 juta), akun yang diurutkan (94 juta), data vaksinasi 209 juta, riwayat check-in (1,3 miliar), dan riwayat pelacakan kontak (1,5 miliar).

Bjorka menjual data PeduliLindungi itu dengan harga 100.000 Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto BitCoin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/06093091/data-pedulilindungi-bocor-komisi-i-dpr-cari-siapa-yang-paling-bertanggung

Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke