Salin Artikel

Pemimpin Negara G20 Sepakati 2 Poin Kesepakatan Sektor Energi dalam Deklarasi Bali

KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twetty (G20) telah menghasilkan kesepakatan Deklarasi Bali dari kepala negara G20. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian masyarakat dunia melalui peningkatan upaya dan komitmen di berbagai sektor.

Dalam dokumen Deklarasi Bali terdapat 52 poin yang disepakati kepala negara G20. Dari 52 poin, ada dua poin khusus terkait sektor energi. Dalam hal ini, para pemimpin G20 menyepakati untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif.

Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali juga disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.

Adapun isi dua poin terkait sektor energi tersebut terletak pada poin ke-11 dan ke-12.

Pada paragraf awal poin ke-11 berisikan, “Kami bertemu pada saat krisis iklim dan energi, di tengah tantangan geopolitik. Kita juga sedang mengalami volatilitas harga dan pasar energi serta gangguan dalam pasokan energi”.

“Kami menggarisbawahi urgensi untuk mengubah dan mendiversifikasi sistem energi dengan cepat, ketangguhan dan keamanan energi serta stabilitas pasar, dengan mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif.”

“Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa permintaan energi global diimbangi oleh pasokan energi yang terjangkau".

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai net zero emission (NZE) gas rumah kaca atau netralitas karbon pada sekitar pertengahan abad, sambil mempertimbangkan perkembangan ilmiah terbaru dan keadaan nasional yang berbeda."

“Kami meminta dukungan berkelanjutan untuk negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang paling rentan."

“Terutama dalam menyediakan akses ke kapasitas energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, teknologi terbaru yang terjangkau dalam domain publik, kerja sama teknologi saling menguntungkan, dan pembiayaan aksi mitigasi di sektor energi.”

Pada poin selanjutnya, ke-12 menyebutkan, "Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG) 7 dan berupaya menutup kesenjangan energi akses dan untuk memberantas kemiskinan energi.”

“Menyadari peran kepemimpinan kami, dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, kami berkomitmen untuk mencari solusi dalam mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.”

“Kami akan mempercepat transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi, dan diversifikasi bauran dan sistem energi."

Masih pada poin yang sama, Deklarasi Bali memaparkan langkah-langkah kongkrit, peta jalan yang akan dilakukan negara-negara G20 menuju NZE.

"Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan dan penghilangan Gas Rumah Kaca (GRK), dengan mempertimbangkan keadaan nasional,”

“Kami sadar akan pentingnya mempercepat pengembangan, penyebaran teknologi, dan penerapan kebijakan transisi menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih.”

“Kemudian meningkatkan energi terbarukan, langkah-langkah efisiensi energi, termasuk upaya pensiun dini tenaga batu bara, sejalan dengan kondisi dan berdasarkan kebutuhan nasional untuk mendukung transisi yang adil.”

Komitmen pendanaan

Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keketuaan G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, di Bali, Rabu (16/11/2022).

Dalam konferensi pers yang disampaikan, Jokowi mengatakan bahwa telah ada kesepakatan komitmen pendanaan untuk pengembangan transisi energi di Indonesia dalam forum G20.

"Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dollar AS," ucapnya seperti yang dikutip dari Ebtke.esdm.go.id, Kamis (17/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/17124071/pemimpin-negara-g20-sepakati-2-poin-kesepakatan-sektor-energi-dalam

Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke