Salin Artikel

DPR Sebut Surpres Pengganti Panglima TNI Segera Diproses, Pimpinan Sudah Kontak Kemensesneg

Menurutnya, DPR juga sudah berupaya agar Surpres tersebut segera dikirimkan dari pemerintah.

"Ya tadi saya sudah lapor ke pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Pak Lodewijk, dan langsung Sekretaris Jenderal DPR mengontak ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) dan sekarang akan segera diproses," kata TB Hasanuddin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Atas upaya itu, TB Hasanuddin berharap presiden mengirimkan nama pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke DPR dalam pekan ini.

Kemudian, pekan depan diharapkan nama tersebut sudah sampai ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Dan, langsung diserahkan kepada Komisi I untuk di-fit and proper test," ujarnya.

Politisi PDI-P itu juga angkat bicara mengapa Surpres tidak kunjung dikirimkan ke DPR.

Menurutnya, hal ini lantaran pemerintah tengah disibukkan pada perhelatan KTT G20 di Bali.

"Saya kira pemerintah tengah sibuk menghadapi G20 ya, mungkin terlupakan, mungkin, atau ada ya tugas-tugas lain gitu," kata TB Hasanuddin.

Kendati demikian, TB Hasanuddin menegaskan bahwa tugasnya di Komisi I untuk mengingatkan pemerintah agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penggantian Panglima.

Ia mengatakan, Surpres pengganti Panglima TNI yang tak kunjung dikirimkan bisa saja menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Banyak orang yang mempertanyakan, mungkin panglima TNI akan diperpanjang (karena belum dikirim nama), tapi menurut aturan perundang-undangan juga tidak ada perpanjangan prajurit TNI menurut peraturan pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia tak bisa memastikan apakah rapat paripurna terdekat, Kamis (17/11/2022), Surpres akan dibacakan.

"Sampai dengan hari ini belum ada, Surpres Panglima TNI," ucap Dasco.

Diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan bakal segera memilih calon pengganti Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Ia mengungkapkan kandidatnya bakal dipilih dari tiga kepala staf angkatan.

"Sudah semua di kantong, kan memang harus dari kepala staf yang ada, nanti segera dipilih," kata Jokowi ditemui pasca perayaan HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022) pekan lalu.

Tiga kepala staf angkatan saat ini adalah Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Lalu, Laksamana Yudo Margono yang menduduki Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/19365861/dpr-sebut-surpres-pengganti-panglima-tni-segera-diproses-pimpinan-sudah

Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke