Salin Artikel

Nasdem Diprediksi Kantongi Sedikit Limpahan Elektabilitas Anies, tapi Banyak Kehilangan Pemilih Moderat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi, Partai Nasdem tak banyak mendapat limpahan elektoral atau coat-tail effect dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Di saat bersamaan, partai pimpinan Surya Paloh itu bakal kehilangan pemilih moderatnya. Sebab, mendukung Anies membuat Nasdem seolah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Nasdem mungkin akan menerima sedikit kelimpahan elektabilitas karena mendukung Anies sebagai capres," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

"Tapi saat yang sama, akan bisa membuat pemilih moderat Nasdem akan beralih jika wajah Nasdem terlihat oposisional dengan Pak Jokowi," tuturnya.

Ketimbang Nasdem, menurut Ray, pencapresan Anies lebih menguntungkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara elektoral.

Sebab, sama dengan Anies yang notabene dari kalangan oposisi, Demokrat dan PKS menempatkan diri sebagai partai kontra pemerintah sejak era Jokowi.

Sementara, Nasdem merupakan partai pendukung pemerintah sejak pemerintahan Jokowi periode pertama.

Oleh karenanya, Ray menduga, Surya Paloh bersikukuh tetap berada di barisan partai pendukung pemerintah karena tak ingin partainya kehilangan banyak pemilih Nasdem yang selama ini cenderung moderat.

"Memperlihatkan posisi Nasdem yang berbeda jauh dari pemerintah akan dapat menyulitkan posisi elektoral Nasdem," ujarnya.

Menurut Ray, Surya Paloh tak rela jika partainya didepak dari pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.

Kendati demikian, posisi Nasdem di kabinet dinilai tidak aman. Ray menduga, Jokowi akan mencopot menteri Nasdem selambat-lambatnya pada Februari 2023.

Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Berulang kali Nasdem disentil oleh PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi. Relawan Jokowi juga mendorong presiden menarik mundur menteri Nasdem.

Sementara, Jokowi sendiri belum pernah secara gamblang bicara soal ini. Namun, mantan Wali Kota Solo itu pernah menyatakan bahwa peluang reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terbuka setelah deklarasi Nasdem.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Di sisi lain, Surya Paloh bersikukuh bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dia berharap, deklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan tak memengaruhi hubungan partainya dengan presiden.

Paloh juga mengatakan, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/13183601/nasdem-diprediksi-kantongi-sedikit-limpahan-elektabilitas-anies-tapi-banyak

Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke