Salin Artikel

Jokowi: Transformasi Ekonomi Digital Prioritas Kita Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, transformasi ekonomi digital merupakan prioritas untuk untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan memulihkan ekonomi.

Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam acara penandatanganan "Memorandum of Understanding on Cooperation in Regional Payment Connectivity".

"Agenda transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas kita bersama. Ini adalah salah satu kunci ekonomi berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Bank Indonesia.

Dalam acara yang diikuti pimpinan lima bank sentral negara ASEAN, Jokowi menyebut Indonesia telah mempercepat transformasi digital dengan melakukan terobosan sistem pembayaran.

Ia mencontohkan, pemerintah telah mengembangkan QRIS, BI Fast, serta membentuk TIm Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah.

Jokowi lanjutkan, ASEAN juga sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara lain dalam implementasi interkoneksi pembayaran lintas batas.

Misalnya dengan kerja sama QR cross border antara Indonesia dan Thailand serta koneksi fast payment antara Singapura dan Thailand.

"Sudah saatnya kerja sama ini diformalkan dalam regional payment connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 roadmap to enhancing cross border payment," kata Jokowi.

Ia pun mendukung agar inisiatif ini diperluas ke tingkat global karena kemudahan akses pembayaran memberi dampak ekonomi yang besar.

"Khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat dan inklusif," ujar Jokowi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo mengatakan, dengan kesepakatan ini, transaksi antarnegara dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

"Tidak perlu konversi ke dollar AS, tapi langsung rupiah-baht, rupiah-ringgit, rupiah-dollar Singapura, juga rupiah-peso," kata Perry.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/09513311/jokowi-transformasi-ekonomi-digital-prioritas-kita-bersama

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke