Keberatan AKBP Arif Rachman Ditolak, Hakim Pertimbangkan Tiga Hal Ini

Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan sidang pembuktian terkait perkara yang menjerat AKBP Arif.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806/Pidsus 2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rachman Arifin," kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel dalam sidang pembacaan putusan sela yang digelar di PN Jaksel, Selasa (8/11/2022).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Arif menghilangkan barang bukti kasus kematian Brigadir J merupakan tindak pidana.

"Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi," ujar Hakim Ahmad Suhel.

Sementara, terkait keberatan Arif soal pemeriksaannya di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, menurut hakim, itu bukan merupakan ranah eksepsi.

Kemudian, soal tudingan pihak Arif yang menyebut bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak cermat, dalam pandangan hakim, alasan keberatan ini sudah masuk dalam materi pokok perkara kasus.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak," ujar Hakim Ahmad Suhel.

Adapun dalam eksepsi atau nota keberatannya, Arif meminta majelis hakim untuk menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

Eks Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri itu juga meminta dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari tahanan.

"Memulihkan terdakwa Arif Rachman Arifin dalam harkat dan martabatnya," bunyi petitum lanjutan Arif yang dibacakan kuasa hukumnya dalam sidang, Jumat (28/10/2022).

Diketahui, AKBP Arif Rachman Arifin didakwa jaksa merintangi proses penyidikan pengusutan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Dia didakwa Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif juga didakwa Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, perwira menengah Polri itu juga didakwa dengan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.