Salin Artikel

Kasus Covid-19 Melonjak, Pakar Sebut Efek Pemerintah Terlalu Abai

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman menilai pemerintah terlalu abai dengan mutasi Covid-19 yang masih terus terjadi.

Hal ini membuat kasus Covid-19 kembali meningkat mencapai 5.000 kasus per hari, saat subvarian Omicron XBB masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, akses vaksin booster (penguat) masih langka di rumah-rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan.

"Kalau abai jelas terlihat, dari komunikasi yang terlalu optimis tapi kurang membangun kewaspadaan. Termasuk kurangnya ketersediaan vaksin booster," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Adapun untuk mencegah penularan, Dicky menilai penerapan protokol kesehatan tetap paling relevan. Dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak.

Kemudian, dia menilai, pengaturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) perlu dilakukan. Adapun sisanya adalah tanggung jawab pemerintah, meliputi deteksi dini dan menyiapkan vaksin.

"Pemerintah melakukan deteksi dini dan melakukan upaya-upaya mitigasi lainnya dengan pembatasan, tapi tidak mesti dengan level PPKM, tapi konsisten komitmen penerapannya," ucap Dicky.

Setelah vaksin booster tersedia, Dicky kembali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan dan mencari vaksin tersebut, utamanya jika sudah mendapat vaksinasi primer sekitar 5-6 bulan yang lalu.

Pilihan vaksinasi tidak melulu harus vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA seperti Pfizer dan Moderna, namun bisa juga vaksin yang dikembangkan dengan protein rekombinan seperti Novavax atau bahkan Indovac.

"Ini saya sudah kasih rekomendasi juga, saran ke pemerintah supaya kalau Indovac bisa segera (disediakan), karena data ilmiahnya cukup mendukung," beberapa Dicky.

Sebagai informasi, per Jumat (4/11/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir. Totalnya kini mencapai 6.512.913 kasus sejak 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 2.036 kasus. Kemudian Jawa Barat 718 kasus, Jawa Timur 685 kasus, Banten 487 kasus, dan Jawa Tengah 426 kasus.

Sementara itu, kasus aktif naik 2.025 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 34.155 kasus aktif.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/12464971/kasus-covid-19-melonjak-pakar-sebut-efek-pemerintah-terlalu-abai

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke