Salin Artikel

Ajak Relawannya Bantu Partai Nasdem, Anies: PKS-Demokrat Sedang Berproses

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, relawannya bakal dikerahkan untuk bekerja sama dengan partai yang mengusungnya sebagai calon presiden (capres).

Dia meminta relawannya, IndonesiAnies, untuk membantu kinerja Partai Nasdem yang sudah mendukungnya menjadi capres dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Sekarang yang sudah (mengusung) adalah Partai Nasdem. Harapannya nanti kalau PKS, kemudian Demokrat pada waktunya kerja bersama, kita semua jangkau,” tutur Anies pasca deklarasi IndonesiAnies di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Adapun Nasdem sedang menjalin komunikasi dengan PKS dan Demokrat untuk berkoalisi menghadapi Pemilu 2024. Namun, hingga kini koalisi tersebut belum terbentuk/

Anies pun menghormati mekanisme di internal PKS dan Demokrat terkait dukungan kepadanya. 

“PKS, kemudian Demokrat sekarang sedang berproses, dan itu adalah mitra-mitra relawan untuk bekerja bersama,” ucapnya.

Di sisi lain, ia merasa terhormat atas kemunculan IndonesiAnies. Anies pun berjanji akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan para relawannya itu.

“Ada begitu banyak relawan-relawan terbentuk secara swakarsa. Jadi membentuk relawan sendiri, membiayai sendiri, menyiapkan jejaringan sendiri,” tutur dia.

Anies pun meminta IndonesiAnies untuk menyebarkan kebaikan dari hasil kinerjanya selama memimpin DKI Jakarta pada masyarakat Indonesia.

Ia mengeklaim telah berhasil mewujudkan keadilan sosial di wilayah Ibu Kota, salah satunya dalam menerapkan keseragaman harga untuk masyarakat Kepulauan Seribu.

Capaian itu, lanjut dia, membuatnya berani bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan kepada semua pulau di Indonesia, ini persoalan waktu insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan, kesempatan,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/23350981/ajak-relawannya-bantu-partai-nasdem-anies-pks-demokrat-sedang-berproses

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke