Salin Artikel

LAN Berharap Kementerian dan Lembaga Update Data Analis Kebijakan melalui eNIAKN

KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat hingga 1 Oktober 2022, telah terdaftar sebanyak 7.465 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (AK). Jumlah ini menunjukkan lonjakan cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada 2019 sebanyak 480 orang.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo berharap, kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin memperbaharui data analis kebijakan masing-masing melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN).

Pembaruan data tersebut, kata dia, untuk meminimalisasi jumlah terdaftar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) agar tidak menjadi bubble resources atau dibuat seolah-olah besar, tetapi ada keraguan dari basis kompetensinya.

“Kami sangat menghendaki, sangat mengharapkan dukungan kerja sama kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) untuk segera mungkin meng-update data analis kebijakannya melalui Elektronik Nomor Induk Analis Kebijakan Nasional (eNIAKN),” ucap Tri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/10/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membacakan sambutan Kepala LAN Adi Suryanto sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Majelis Perwakilan Anggota (MPA), Kantor LAN, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sementara itu, Tri meminta kepada peserta JFAK untuk segera membuat pembentukan tim penilai pada masing-masing instansi maupun daerah, khususnya bagi yang belum memiliki tim penilai.

Pembentukan tim tersebut dilakukan agar dari proses penilaian tidak mengalami penumpukan di LAN. Dengan begitu, pelayanan diharapkan dapat semakin terdesentralisasi, cepat, tanpa mengurangi kualitas proses tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Tri Widodo juga mendorong kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) dapat berkomunikasi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Menurutnya, keberadaan perwakilan atau anggota AAKI di instansi masing-masing dapat menjadi perpanjangan tangan dari AAKI pusat dalam melakukan akselerasi pembinaan-pembinaan profesi, penegakan kode etik maupun pemberian layanan lainnya.

“Forum hari ini, Senin (24/10/2022), bukan hanya forum kolaborasi, tetapi juga forum advokasi kebijakan. Saling bergandeng tangan, Indonesia yang maju sejahtera, berdaya saing. Ini bukanlah tugas yang mudah, mari kita bersinergi bersama-sama,” ujar Tri.

eNIAKN jadi entry point

Pada kesempatan tersebut, Tri menjelaskan bahwa eNIAKN menjadi entry point untuk seluruh dimensi pembinaan JFAK.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan jumlah jabatan fungsional baru hasil penyetaraan eselon III dan IV di seluruh daerah mencapai 90.000 orang.

Dari 90.000 orang tersebut, sekitar 70 persen di antaranya beralih ke JFAK. Dengan begitu, pejabat fungsional analis kebijakan baru dari daerah diproyeksikan sekitar 50.000 orang.

“(Jadi suatu) tantangan pembinaan analis kebijakan jika data tidak up to date. Teman-teman yang datanya tidak terekap oleh sistem kami dapat berpeluang tidak mendapatkan akses pembinaan yang memadai,” jelas Tri.

Ia berharap, tingginya jumlah terdaftar JFAK pada 2022 dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas kebijakan dan birokrasi yang profesional.

Wadah urun rembuk

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) LAN Yogi Suwarno mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan yang pertama adalah sebagai wadah urun rembuk.

Digelarnya rakornas, kata dia, sekaligus sebagai sosialisasi bagi berbagai perubahan dan dinamika kebijakan pembinaan JFAK.

“Rakornas merupakan kegiatan berskala nasional yang pertama kali dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan kebijakan lainnya, terutama terkait pembinaan JF secara umum,” jelas Yogi.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap akan menghasilkan kesamaan pemahaman atau persepsi dari seluruh stakeholder terkait arah kebijakan analis kebijakan serta berbagai masukan.

Sebagai informasi, Rakornas Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2022 ditayangkan secara live melalui kanal YouTube LAN dan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian BKN Haryono Dwi Putranto, Kepala BP2D Jawa Barat (Jabar) Linda Al Amin, dan Ketua AAKI Ing Totok Hari Wibowo.

 

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/09515811/lan-berharap-kementerian-dan-lembaga-update-data-analis-kebijakan-melalui

Terkini Lainnya

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
SYL Akui Beri Rp 500 Juta ke Firli Bahuri di GOR Bulu Tangkis

SYL Akui Beri Rp 500 Juta ke Firli Bahuri di GOR Bulu Tangkis

Nasional
Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat

Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat

Nasional
Pelajar 13 Tahun di Padang Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Komnas HAM Bakal Turun Tangan

Pelajar 13 Tahun di Padang Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Komnas HAM Bakal Turun Tangan

Nasional
Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke