Salin Artikel

Hasto Singgung soal "Biru yang Terlepas", Pengamat Nilai Sulit Depak Nasdem dari Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai Partai Nasdem agak sulit didepak dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto pada Minggu (9/10/2022) kemarin.

Agung mengatakan, walaupun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 dan berusaha membangun koalisi dengan 2 oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jokowi dinilai tetap membutuhkan peran mereka di kabinet.

Menurut Agung pemerintahan Jokowi saat ini justru membutuhkan dukungan yang solid guna menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat situasi geopolitik.

"Mengeluarkan Nasdem dari kabinet harus diakui bukan solusi, karena ini justru semakin memperkuat barisan oposisi," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Selain itu, kata Agung, hubunga Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selam ini juga baik. Hal itu dibuktikan dengan dukungan Nasdem kepada Jokowi sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2014 serta 2019.

Sehingga ujian atas hubungan personal Surya Paloh dengan Presiden Jokowi akan tampak ketika akhirnya Nasdem tetap di kabinet atau keluar dari kabinet

Agung menyampaikan hal itu terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto pada Minggu (9/10/2022) kemarin.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Peluang reshuffle?

Agung juga menilai wajar jika pernyataan Hasto dianggap sebagai bentuk peringatan terkait bakal terjadi perombakan kabinet.

Sebab berbagai peristiwa politik yang menyedot perhatian pada pekan lalu dinilai masih mempunyai benang merah.

"Kemungkinan sinyal reshuffle mengemuka wajar, apalagi pernyataan Hasto menjadi rentetan peristiwa dari aksi para king makers di Poros Gondangdia, seperti Surya Paloh (Nasdem), SBY (Demokrat), dan Salim Segaf (PKS), dengan Agenda Batu Tulis yang dihelat kemarin, yang mempertemukan King Makers, Presiden Jokowi dengan Queen Makers, Megawati," ucap Agung.

Menurut Agung, sejumlah peristiwa politik itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan dinamika koalisi saat ini. Di sisi lain, kata Agung, Presiden Jokowi membutuhkan pemerintahan yang stabil dan solid supaya menjelang akhir kepemimpinannya, kondisi negara tetap aman dan kondusif.

Di sisi lain, Agung juga menyinggung tentang ambisi PDI-P yang berharap mencetak kemenangan ketiga berturut-turut (hattrick) dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Karena PDI-P punya kebutuhan untuk hattrick di Pileg dan Pilpres bersama Puan (Maharani). Dan di saat yang sama, pemerintahan Jokowi membutuhkan dukungan solid koalisinya dalam menghadapi resesi," ucap Agung.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/15302401/hasto-singgung-soal-biru-yang-terlepas-pengamat-nilai-sulit-depak-nasdem

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke