KPK Ingatkan Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Mangkir Pemeriksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengingatkan kepada istri Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan anaknya, Astract Bona Timoramo agar tidak mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan KPK.

Dia menegaskan, memenuhi panggilan penyidik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi saksi dalam sebuah proses hukum.

Ali membenarkan, jika seorang saksi memang diperbolehkan mengundurkan diri dengan catatan masih memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Namun, bukan berarti dibolehkan mangkir dalam sebuah pemanggilan dari aparat hukum. 

“Namun bukan berarti mangkir tidak mau hadir, karena kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (10/10/2022).

Ali menuturkan, jika Yulce dan Bona tidak mengetahui kasus yang menjerat Lukas, mereka bisa menyampaikan secara langsung di hadapan penyidik, bukan melalui orang lain.

Di sisi lain, kata Ali, saksi juga tidak berhak atau wajib didampingi pengacara.

“Tidak ada hak maupun kewajiban bagi saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum,” ujar Ali.

Selain itu, Ali menjelaskan bahwa Yulce dan Bona tidak hanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain.

Meski demikian, Ali belum menyebutkan tersangka lain yang dimaksud.

“Kami berharap yang bersangkutan kooperatif dan hadir sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat dalam surat panggilan yang telah kami sampaikan secara patut dimaksud,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK memanggil istri dan anak Lukas untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas pada 5 Oktober kemarin. Namun, keduanya mangkir.

Tim hukum keluarga Lukas menyebut Yulce dan Bona menolak menghadiri pemeriksaan tersebut dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga dengan Lukas.

Di sisi lain, KPK pernah mengancam akan menjemput paksa yulce dan Bona jika kembali mangkir pada panggilan kedua.

"Jika mangkir kembali maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Adapun Lukas ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September lalu. Ia diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua.

Lukas sudah dua kali dijadwalkan menjalani pemeriksaan, yakni 12 dan 26 September. Namun, ia tidak hadir dengan alasan sakit.